YLBHI: Infrastruktur era Jokowi Rampas Ruang Hidup Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyinggung pembangunan di era Presiden Joko Widodo yang fokus pada infrastruktur. Hal itu disebut bertentangan dengan Nawacita yang diusung Jokowi, yang di dalamnya tak semata soal pembangunan fisik atau infrastruktur.

Pembangunan yang mengedepankan infrastruktur, menurut Ketua YLBHI Asfinawati, juga tak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Banyak kasus pembangunan infrastruktur yang justru merampas ruang hidup rakyat," ujar Asfinawati di kantor YLBHI, Jakarta, Kamis (21/12).

Lihat juga: LIPI: Papua Juga Perlu Pembangunan Infrastruktur Sosial

Asfinawati menjelaskan, pembangunan yang merampas ruang hidup rakyat ditandai dengan kebijakan penggusuran atau perampasan tanah warga.

Dia tak menyebut secara spesifik kasus-kasus yang ia nilai sebagai penggusuran atau perampasan tanah warga. Namun menurut Asfinawati model pembangunan seperti hanya melayani kepentingan para pemodal dan melenceng dari visi pembangunan pemerintah.

"Itu justru bertentangan dengan program pemerintah sendiri, pemerintah ketika melakukan pembangunan harus bertanya apa yang mereka butuhkan. Kalau sekarang kan apa yang dibutuhkan pemodal," tutur Asfin.

Lihat juga: 'Infrastruktur Jokowi Bukan Jawaban Tunggal Buat Papua'

Pembangunan yang merampas ruang hidup rakyat juga disebut mengabaikan masalah penegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Diabaikannya penegakkan hukum dan HAM itu menurunya berakibat pada menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Dia mendesak Jokowi untuk kembali memprioritaskan penegakan hukum dan HAM dalam program pembangunannya, serta mendengarkan kemauan rakyat.

"Beliau bisa naik kan karena dukungan rakyat, bukan dukungan partai. Jokowi harus kembali pada itu," katanya.

Lihat juga: Koper HAM Sebut Pembangunan ala Jokowi 'Bangkitkan' Orde Baru

(wis)