Yudi Latief Tepis Anggapan Pembentukan BPIP Politis

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Kamis, 11/01/2018 13:39 WIB
Yudi Latief mengklaim pembentukan BPIP untuk menghilangkan prasangka bahwa Pancasila hanya untuk kepentingan politik sesaat. Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief mengatakan, perubahan UKP PIP menjadi BPIP tidak terkait dengan kepentingan politik. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Yudi Latief menuturkan, penyetaraan UKP PIP dengan kementerian bukan langkah politik. Penyetaraan menjadi komitmen semua pihak terhadap ideologi Pancasila.

Hal ini disampaikan Yudi menyikapi finalisasi Istana mengubah UKP PIP menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (10/1) malam.

"Ini untuk menghilangkan prasangka seolah Pancasila hanya kepentingan politik sesaat," ujar Yudi ketika dikonfirmasi, Kamis (11/1).



Ia menuturkan, nantinya BPIP akan tetap ada tanpa dipengaruhi masa jabatan presiden. Sebab, saat masih bernama UKP PIP, masa tugasnya mengikuti jabatan presiden.

"Jadi komitmen seluruh elemen, apapun partainya, rezim yang memerintah, tetap ideologi Pancasila diusung bersama," tuturnya.

Selain itu, BPIP juga dapat meminta kementerian mengeksekusi program-program yang diberikan.

Meski nanti selevel kementerian, Yudi menegaskan BPIP berbeda dengan BP7 dulu yang masuk hingga ke level kabupaten dan desa.

Menurutnya, BPIP hanya akan menggulirkan program strategis dan menjadi percontohan seperti penataran dan pelatihan pengajar PPKN sehingga ilmu itu dapat disebarkan lagi kepada masyarakat.

"Jadi misal ada pilot project untuk ditiru berbagai komunitas serta dikembangkan dengan kebutuhan masing-masing," kata Yudi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, peribahan UKP PIP menjadi BPIP akan selesai selama satu pekan, sejak diumumkan, Rabu (10/1). Berdasarkan keputusan presiden yang menyetarakan unit tersebut setingkat kementerian.

"Secara prinsip Presiden telah memberikan persetujuan dan kami segera menyelesaikan hal ini secepatnya. Insya Allah akan kami selesaikan satu minggu," ujar Pram di Kompleks Istana Kepresidenan.


Ia menjelaskan, awalnya UKP PIP berada di bawah presiden namun tetap berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet. Tetapi, setelah disetarakan setingkat menteri, BPIP sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden.

Penyetaraan ini, kata Pram, akan mengubah struktur melalui penambahan wakil kepala serta sekretariat utama (sestama) melalui seleksi Tim Penilaian Akhir (TPA) agar mandiri menggunakan anggaran.

"Anggaran tidak terlalu berubah banyak tetapi ideologi ini sangat diperlukan untuk jangka panjang," kata mantan Wakil Ketua DPR ini.

(ugo/gil)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK