Ketua MPR Ingin era Bamsoet Jadi Momen DPR Berbenah

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap, pelantikan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR dapat mengakhiri polemik soal pimpinan dewan di sisa periode parlemen yang tinggal 1,5 tahun lagi.

"Betul-betul kita berharap waktu sudah tidak lama lagi, tidak sampai dua tahun, kita akhirilah silang sengketa soal pimpinan," kata dia, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/1).

Lihat juga: Pidato Perdana Ketua DPR, Bamsoet Minta Doa Kesembuhan Akom

Dia juga berharap agar DPR tidak lagi tersandera dengan isu-isu yang tidak sejalan dengan kepentingan publik.

"Mari saya mengajak kepemimpinan Pak Bambang ini, DPR berbenah bisa mencerminkan wakil rakyat, bisa memperjuangkan aspirasi rakyat," kata dia, yang juga menjabat Ketua Umum PAN.

Untuk itu, revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), kata dia, harus dilakukan secara proporsional. Dalam arti lain, komposisi pimpinan dewan maupun di MPR, berasal dari partai pemenang pemilu legislatif berikut urutan setelahnya.

Revisi UU MD3 disebut dapat dibuat secara terbatas terlebih dulu sebelum dilakukan secara menyeluruh.

Lihat juga: Bamsoet Salah Ucap Tiga Kali saat Sumpah Jabatan Ketua DPR

"Jadi tidak berantem terus, sudah proposional saja urutan pemenang. Kita masak tiap tahun bikin UU ganti lagi, berantem lagi ganti, jengah rakyat," katanya.

Badan Legislasi DPR telah sepakat merevisi UU MD3 untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR.

Beleid yang akan direvisi yakni Pasal 83 UU MD3. Dalam beleid itu disebutkan bahwa pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.

Pasal tersebut direvisi untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR. Tujuannya untuk mengakomodasi partai pemilik suara terbanyak di parlemen agar mendapat kursi pimpinan DPR.

Lihat juga: Berbagi Jatah Pimpinan DPR di Sisa Era Jokowi

Pemilik kursi terbanyak hasil Pemilu 2014 adalah PDI Perjuangan. Namun, partai berlambang banteng bermoncong putih itu tidak kebagian jatah kursi DPR. Sebab, ada manuver partai-partai di Koalisi Merah Putih yang mengalahkan Koalisi Indonesia Hebat di awal masa kerja DPR periode 2014-2019.

Alhasil, pimpinan parlemen diisi oleh perwakilan dari partai-partai yang ketika itu berstatus oposisi. Yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. (arh/arh)