Walhi Setuju Citarum Jadi Komoditas Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai isu Sungai Citarum, Jawa Barat perlu jadi komoditas politik. Karena itu Walhi menilai bagus isu Citarum diangkat jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini.

Direktur Eksekutif Yaya Nur Hidayati mengatakan, dengan begitu para pasangan calon bisa menjadikannya sebagai bagian dari janji politik untuk pengelolaan sungai terpanjang di Jabar itu.

"Justru harus jadi komoditas politik lingkungan rakyat. Warga harus melihat sejauh mana komitmen cagub memperbaiki Citarum," kata Yaya pada diskusi yang diinisiasi Walhi terkait keadilan ekologi menjelang tahun politik di Jakarta, Rabu (17/1).

Jika memang para pasangan calon punya progam soal Citarum, maka rakyat Jabar diharapkan tidak mudah tertipu janji-janji manis. Agenda besar yang harus didorong rakyat Jabar, kata Yaya, adalah pembersihan Citarum.

Lihat juga: Mulai Pertengahan Januari, Sungai Citarum Dibenahi dari Hulu

Citarum, kata Yaya, menjadi penting karena terletak di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Sungai ini juga menjadi sumber air bagi perusahaan air, sumber air pertanian, peternakan, dan pembangkit tenaga listrik.

Namun dalam menjalankan peran pentingnya, Citarum masih memiliki maslah. Dari hulu hingga hilir, Citarum dikelilingi oleh produsen limbah.

"Masalah dari hulu ke hilir banyak sekali. Citarum digunakan sebagai pembuangan limbah," tuturnya.

Yaya menyebut, di hulu, banyak peternak yang membuang limbah kotoran hewan ternak langsung ke sungai. Selain itu, banyak petani yang tidak menolak terlebih dahulu limbah pestisida yang digunakan di lahan masing-masing.

Di wilayah hilir, ucapnya, masalah disumbang oleh para korporasi. Korporasi, yang didominasi tekstil, membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (3B) langsung ke Citarum.

"Di bawah ada sekitar tiga ribu industri di sana. Sebagian besar tekstil," ungkapnya.

Lihat juga: Wiranto: Banyak Calo dan Pemalak dalam Penataan Citarum

Sebelumnya, masalah Sungai Citarum jadi perhatian Pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja membahas penataan daerah aliran Sungai Citarum Selasa (16/1).

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto bahkan mengatakan, ada banyak masalah hukum dalam penataan Sungai Citarum, Jawa Barat.

Ia jelas menyebut ada banyak calo, pemalak, broker, hingga praktik pungutan liar yang membuat kondisi sungai terpanjang di Jawa Barat itu sangat buruk.

“Masih banyak masalah hukum yang terjadi dalam penataan sungai Citarum. Ada banyaknya calo-calo, pemalak-pemalak, broker, dan pungutan liar yang membuat kondisi sungai Citarum menjadi sangat buruk,” kata Wiranto. (sur)