Kritik 100 Hari Anies-Sandi, TGUPP Jadi Lahan Kerja Timses

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi PDI Perjuangan mengkritik keras mekanisme perekrutan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai tidak transparan dan tidak profesional.

"Ini tidak sesuai dengan janji kampanye untuk membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel," kata Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono di kantornya saat menggelar konferensi pers 100 Hari Kinerja Anies-Sandi, Rabu (24/1).

Gembong didampingi jajaran partai berlambang banteng itu, termasuk Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang juga menjabat sebagai penasihat partai.

Lihat juga: Gaji Wah Tim Gubernur Anies Baswedan

Diketahui, sejumlah nama yang masuk TGUPP pernah bersinggungan dengan Anies-Sandi sejak masa kampanye. Ketua TGUPP bidang Pencegahan Korupsi Bambang Widjijanto adalah ketua tim dewan pakar kampanye Anies-Sandi. Selain itu, anggota TGUPP bidang harmonisasi regulasi Rikrik Rizkiyana adalah mantan tim sinkronisasi Anies-Sandi.

"Kami melihat TGUPP ini tidak lebih dari lapangan kerja bagi timses Anies saat pilkada lalu, bukan dengan mekanisme rekruitmen profesional," ujar Gembong.

PDIP menilai, TGUPP bisa saja fungsinya tumpang tindih dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dicontohkan, dalam struktur organisasi TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi fungsinya hampir sama dengan Inspektorat.

"Dana publik semestinya digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik, bukan untuk balas jasa politik," kata Gembong.

Lihat juga: Jadi Tim Gubernur Anies, BW Sindir Dugaan Korupsi era Ahok

Saat kepemimpinan Jokowi-Ahok hingga Djarot, TGUPP dibentuk untuk menampung eselon II yang digeser dari posisi kepala dinas. Gajinya pun diambil dari dana operasional gubernur.

Pada Rabu (3/1), Anies merilis TGUPP ke publik. Salah satu tim yang berada di bawah naungan TGUPP adalah Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Ibu Kota Jakarta.

Baca Fokus: Jejak 100 Hari Anies-Sandi Mengelola Ibu Kota  (pmg/djm)