Gizi Buruk, Pemerintah Dinilai Cuma Peduli Kekayaan Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat dinilai jadi indikasi kegagalan pemerintah membangun manusia di Papua. Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta mengatakan, pemerintah selama ini lebih fokus pada eksploitasi kekayaan alam Papua ketimbang membangun warganya.

"Nampaknya, kekayaan alam Papua lebih mengguirkan dibandingkan membangun manusia-manusia Papua itu sendiri," kata Surya di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, Selasa (30/1).

Surya mengatakan, pemerintah juga tak sigap. Kasus gizi buruk bukan kejadian baru di Papua.

Menurutnya, sejak 2005 sudah tercatat ada kasus gizi buruk di wilayah paling timur itu. Dalam catatan lembaga nirlaba Oxfam, tahun 2005 ada 69.883 penderita gizi buruk, 58 di antaranya meninggal.

Sementara Unicef tahun 2015 mencatat angka kematian balita dan gizi buruk di Papua mencapai tiga kali lipat dibandingkan di Jakarta atau 81 persen per seribu kelahiran.

Lihat juga: Menkes Keluhkan Tenaga Medis di Papua

"Jadi ini bukan fenomena baru, kasus kematian balita dan gizi buruk di Papua sudah lama terjadi sejak dulu, tapi kok tak diperhatikan,” kata Surya.

Surya berharap pemerintah membentuk tim penyelidikan independen yang melibatkan lembaga-lembaga kesehatan internasional dibawah PBB. Tim tersebut diharapkan bisa menyelidiki penyebab menyebarnya berbagai penyakit dan gizi buruk di berbagai daerah di Papua. 

"Saya kira penting, karena mereka akan independen dalam menyelidiki. Tak akan ada yang ditutup-tutupi," kata Surya.

Pemerintah dinilai kurang sigap menangani kasus gizi buruk di Papua. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Selain itu, ia mendesak pemerintah mengirimkan pemerataan tenaga medis dan obat-obatan, membangun infrastruktur kesehatan seperti Puskesmas atau Rumah Sakit yang memiliki dokter dan perawat.

"Karena kebanyakan di Puskesmas itu enggak punya dokter atau perawat, Puskesmas ada, dokternya enggak ada," kata Surya.

Sebelumnya Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan Presiden Joko Widodo telah menugaskannya dan Menteri Kesehatan Nina Moeloek untuk melakukan pendekatan terpadu dalam menangani wabah campak dan gizi buruk di masyarakat Asmat, Papua.

Lihat juga: Pembangunan di Papua Dinilai Tak Mengurangi Angka Kekerasan

Jokowi juga telah memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Bupati Nduga Wentius Nimiangge untuk membahas kasus ini. Jokowi sempat mengusulkan ada semacam relokasi atau pembangunan infrastruktur khusus dalam penanganannya.

Sementara Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengakui minimnya tenaga medis untuk sejumlah daerah di Papua. Nila menyebut di Asmat hanya ada 177 tenaga kesehatan, tiga di antaranya dokter spesialis dan tujuh dokter umum. Namun dua dokter spesialis itu tidak diketahui keberadaanya.

Namun Nila mengklaim untuk penanganan kasus campak dan gizi buruk, Kemenkes telah mengirim 2.800 anggota tim kesehatan ke Papua. (sur)