Cegah Konflik, Polri Minta Cagub Papua Siap Menang Siap Kalah

Jakarta, CNN Indonesia -- Polri mengimbau kepada para calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, partai politik dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pemilihan kepala daerah di Papua, untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi.

Staf Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Slamet Pribadi mengatakan, Papua merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

"Sebaiknya bersikap siap menang dan sikap kalah," ucap Slamet di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta kemarin.

Lihat juga: Lukas Enembe Kembali Maju di Pilgub Papua 2018

Menurut Slamet, sikap tersebut mesti ditanamkan agar tidak ada dendam ketika kalah, dan tidak merasa sombong apabila menang. Sebaliknya, ketika sikap tersebut tidak ditunjukkan, maka konflik dapat meletup. Terutama ketika mulai ada pihak yang memprovokasi.

Polri, lanjut Slamet, juga mengimbau para calon kepala daerah dan partai politik yang berkepentingan dalam Pilkada di Papua untuk mulai melakukan sosialisasi, dan mengedukasi masyarakat setempat mengenai hakikat pilkada.

Dia menjelaskan, Pilkada merupakan gelaran politik yang besar. Masyarakat mesti memahami esensi Pilkada.

"Misalnya, bagaimana sih bermain politik itu? Bagaimana sih Pilkada itu? bagaimana memilih calon itu? Apa sih tujuan Pilkada?," kata Slamet.

Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kekerasan pada masa pilkada di Papua yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak siap menerima kekalahan calon atau partai politiknya.

"Mulai hari ini jangan lagi masyarakat, karena ingin menarik secara emosional dukungan, tidak siap menang tidak siap kalah. Pelaku politik sangat penting. Aktor politik sangat penting," lanjutnya.

Lihat juga: Pendaftaran Berakhir, 'Kotak Kosong' Warnai Pilkada 13 Daerah

Selain mengimbau aktor-aktor politik untuk melakukan edukasi kepada masyarakat di Papua, Polri dan TNI juga akan bekerja sama dengan aparatur sipil setempat untuk mengatasi persoalan keamanan pada saat pilkada.

Senada, Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab menegaskan, masyarakat Papua mesti diberi pemahaman mengenai Pilkada.

Dia menjelaskan, Pilkada adalah gelaran politik untuk menentukan pemimpin semua lapisan masyarakat atau bukan golongan tertentu saja. Oleh karena itu, siapa pun yang menang memiliki tanggung jawab untuk memimpin seluruh masyarakat.

"Pemahaman itu mesti dibangun agar ketika yang didukung kalah, enggak merasa kehilangan pemimpin, karena pemenang pilkada adalah pemimpin bagi semua," ucap Amiruddin.

Dalam Pilkada Serentak 2018, akan ada pemilihan gubernur dan tujuh pemilihan bupati yang dilaksanakan di Papua.

Pada pemilihan gubernur, ada dua pasangan calon yang akan bertarung memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur, yakni Lukas Enembe-Klemen Tinal dan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae.

Bawaslu RI dan pihak kepolisian telah menyatakan Papua sebagai daerah yang rawan. Pada 2017, konflik yang terjadi pada masa Pilkada menelan korban jiwa hingga 19 orang di Puncak Jaya dan Intan Jaya.

Lihat juga: Megawati Bakal Jadi Juru Kampanye di 17 Provinsi

(ugo/atk)