Anies Belum Jawab Rekomendasi Polisi soal Tanah Abang

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan belum menjawab rekomendasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya terkait kebijakan penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Sudah diterima. Belum ada tindak lanjut," ujarnya di Gedung Dinas Teknis, Kamis (1/2).

Ditlantas mengirim enam rekomendasi yang salah satunya adalah pengoptimalan kembali fungsi Jalan Jatibaru Raya yang ditutup untuk tenda pedagang kaki lima (PKL).

Anies juga enggan membeberkan hasil pertemuan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dan jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dengan sopir angkutan kota (angkot) jurusan Tanah Abang di Balai Kota, Rabu (31/1) kemarin.

"Nanti saya ketemu Mas Sandi. Nanti, deh penjelasannya," ujar Anies terkait pertemuan selama sekitar satu jam itu.

Lihat juga: Sandi Akui Ada Penambahan Volume Kendaraan di Tanah Abang

Pengemudi angkot kawasan Tanah Abang sebelumnya melakukan aksi mogok dan mendatangi Balai Kota DKI Jakarta sebagai protes atas penutupan jalan Jatibaru Raya yang merupakan bagian dari penataan kawasan Tanah Abang.

Penataan kawasan Tanah Abang oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno menuai banyak protes dan Polda mengajukan enam rekomendasi untu kawasan itu. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Sementara itu, Anies mengklaim sudah memberi sanksi kepada pegawai Pemprov DKI dari berbagai instansi yang terbukti membiarkan pelanggaran di kawasan Tanah Abang.

"Saya itu sudah banyak kasih sanksi, tetapi enggak saya umumkan. Mengapa? Karena saya tidak mempermalukan orang," katanya.

Alasan pemberian sanksi berupa rotasi atau pembinaan itu adalah karena Anies ingin mendidik dan mendisiplinkan anak buahnya tanpa harus membukanya di muka publik.

"Tetapi, bukan dipermalukan di depan umum. Jadi kalau Anda cek, kepala-kepala itu banyak yang sudah digeser", kata Anies.

Lihat juga: Sopir Angkot: Belum Ada Keputusan Usai Bertemu Sandi

Dia hanya tertawa ketika ditanya instansi mana saja yang paling sering menerima sanksi, misalkan apakah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau Dishub. Kedua instansi tersebut memang paling berkaitan dengan tindak penertiban lalu lintas dan PKL di Jakarta.

"Bukan gubernurnya kelihatan heroik karena mecatin orang. Anda lihat di Dishub bisa cek, banyak yang kena," kata Anies.

"Termasuk itu. Saya sidak langsung di Tanah Abang sendiri saja, jalan dan langsung temukan (pelanggaran) saat itu. Tidak langsung diberhentikan saat itu, ada prosesnya," lanjutnya. (yns/wis)