Pangkas Birokrasi, Tjahjo Umumkan Pencabutan 51 Regulasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengumumkan pencabutan 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam rapat koordinasi bersama gubernur dan sekretaris daerah seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2).

Tjahjo mengatakan pembatalan puluhan permendagri itu atas arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Sesuai arahan bapak presiden, saya sampaikan kepada gubernur dan ketua DPRD Provinsi, hari ini saya mengumumkan pencabutan 51 Permendagri yang menghambat birokrasi, rantai birokrasi yang cukup panjang," Kata Tjahjo saat memberikan pidato dari atas podium.

Lihat juga: Kemendagri Tak Libatkan Peneliti dalam Aturan Izin Penelitian

Tjahjo tak menyebut secara spesifik 51 Permendagri yang dicabutnya. Ia hanya mengatakan Permendagri yang dicabut adalah yang berkutat di bidang pemerintahan, kepegawaian, kesehatan, penanggulangan bencana, perpajakan, komunikasi dan telekomunikasi, serta pelatihan dan pendidikan.

Lalu, aspek usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), wawasan kebangsaan, kepamongprajaan, serta perencanaan, pembangunan, dan tata ruang.

"Di samping itu, kami juga cabut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Desa agar kepala desa fokus menggunakan anggaran desa," kata Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan, pencabutan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memudahkan investasi.

(ugo)