DPR Minta KPK Hadiri Paripurna Rekomendasi Pansus Angket

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Rabu, 14/02/2018 05:23 WIB
DPR Minta KPK Hadiri Paripurna Rekomendasi Pansus Angket Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan kehadiran KPK dalam paripurna bukan untuk melegitimasi kembali keberadaan Pansus Angket KPK. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta KPK hadir dalam sidang paripurna dengan agenda membacakan rekomendasi Pansus Angket KPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/2).

Menurutnya, kehadiran KPK dalam agenda itu untuk menepis anggapan tentang ketegangan antara KPK dengan DPR.

"Mudah-mudahan besok (Rabu) hadir," ujar Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/2).



Bamsoet mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan pimpinan KPK untuk mengundang hadir dalam paripurna. Ia berkata pimpinan KPK tengah mengatur waktu agar dapat hadir dalam agenda tersebut.

Lebih lanjut, politikus Golkar ini menegaskan kehadiran KPK dalam paripurna bukan untuk melegitimasi kembali keberadaan Pansus Angket KPK. Pasalnya, keberadaan Pansus Angket KPK sudah dinyatakan sah lewat putusan MK.

Bamsoet juga berkata, kehadiran KPK dalam paripurna esok tidak akan merubah rekomendasi karena Pansus Angket sudah menyelesaikan tugasnya. Ia mengklaim rekomendasi sudah dibuat melalui rapat seluruh fraksi sebelum putusan MK.

"Sehingga harapan kami besok pimpinan KPK bisa hadir sekaligus menunjukan kepada publik bahwa kita (DPR-KPK) baik-baik saja," ujarnya.

Di sisi lain, Bamsoet mengklaim rekomendasi yang akan disampaikan Pansus Angket berisi sejumlah hal untuk memperkuat KPK. Ia berkata Pansus merekomendasikan perbaikan di sejumlah aspek di KPK.

"Rekomendasi yang memang tujuannya adalah ingin membangun dan mendorong KPK melakukan perbaikan-perbaikan agar kinerjanya ke depan bisa jadi lebih baik," ujarnya.


Terpisah, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Teuku Taufiqulhadi tidak mendesak KPK memberi jawaban atas rekomendasi Pansus Angket KPK. Ia hanya berharap KPK menghargai kerja Pansus Angket selama ini.

"Kalau KPK tidak beri jawaban maka kami di dalam paripurna menjelaskan bahwa KPK tidak merespon. Tapi kalau dia merespon maka responnya juga kami bacakan," ujar Taufiqulhadi saat dihubungi, Selasa (13/2).

Sementara itu, politisi NasDem ini membeberkan sejumlah hal di dalam rekomendasi Pansus Angket KPK. Ia berkata KPK diminta untuk mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam menangani perkara tipikor.

KPK juga diminta untuk mengedepankan alat bukti yang cukup sebelum melakukan penindakan atau penyidikan. Hal itu untuk mencegah adanya pelanggaran HAM selama proses hukum berlangsung.

"Jadi kalau dalam penegakan hukum itu apabila dia melakukan penegakan hukum salah maka hasilnya juga cacat. Karena itu kami ingatkan KPK jangan main-main dengan penegakan hukum," ujarnya. (pmg)