KPU Izinkan Kampanye Calon Kepala Daerah yang Terjaring OTT

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melarang calon kepala daerah melakukan kampanye meski telah terjaring operasi tangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, calon kepala daerah tetap memiliki hak untuk berkampanye meski telah ditahan oleh KPK sekalipun.

"Bagi yang terkena OTT, hak dia sebagai calon masih ada. Itu prinsipnya. Kalau hak paslon masih ajeg, ya hak dia, silakan berkampanye," ucap Wahyu di kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/2).

Meski begitu, Wahyu tidak membeberkan lebih jauh perihal hak untuk berkampanye bagi calon kepala daerah yang telah ditahan oleh KPK.

Lihat juga: KPK Tetapkan Bupati Subang Tersangka Suap Izin Pabrik

Dia hanya menegaskan bahwa calon kepala daerah tersebut tetap diperbolehkan berkampanye oleh KPU. Namun apabila KPK tidak memperkenankan yang bersangkutan untuk keluar dari tahanan untuk berkampanye, Wahyu tidak memberi jawaban tegas.

"Nanti kalau ditahan bagaimana berkampanye, saya enggak ngerti," kata Wahyu.

Sejumlah calon kepala daerah ditangkap oleh KPK karena terlibat korupsi. Di antaranya, Calon Gubernur NTT Marianus Sae, Calon Bupati Jombang Nyono Suharli dan Calon Bupati Subang Imas Imas Aryumningsih. 

Sementara pada malam ini, KPK baru saja menangkap calon gubernur Lampung Mustafa yang diusung NasDem.

Wahyu tidak menyatakan bahwa KPU akan melindungi hak calon kepala daerah yang ditahan KPK untuk berkampanye. Dia menyerahkan hal itu kepada KPK dan meminta calon kepala daerah untuk konsekuen terhadap hukuman atas perbuatannya melakukan dugaan korupsi.

"Perkara karena ada situasi dan kondisi dia tidak bisa keluar kampanye bagaimana, ya itu konsekuensi logis dari itu," katanya.

Lihat juga: KPK: Bupati Subang Diduga Akan Pakai Uang Suap untuk Kampanye

Wahyu lalu meminta kepada seluruh pasangan calon kepala daerah untuk memanfaatkan masa kampanye secara optimal.

Wahyu menjelaskan, optimal yang dimaksud yakni memperbanyak dialog dengan masyarakat. Tentu dalam rangka memahami masalah masyarakat serta menjabarkan gagasan dan program yang akan dijalankan jika terpilih.

"Juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mampu menggunakan hak pilih dengan baik," kata Wahyu. (ugo/pmg)