Uang 'Pelicin' Eksekutif-Legislatif dan Biaya Mahal Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap praktik dugaan suap di Lampung Tengah. Dalam kasus ini, Anggota DPRD Lampung Tengah diduga meminta sejumlah uang kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait pengesahan pengajuan dana pinjaman daerah sebesar Rp300 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Kasus ini menambah daftar praktik serupa di wilayah lain yang perkaranya juga ditangani KPK. Tak sedikit kalangan eksekutif di daerah memberi uang 'pelicin' kepada pihak legislatif, baik terkait anggaran maupun hal lain.

"Ini betul-betul memang harus disesalkan, kenapa anggota DPRD atau legislatif dan eksekutif di daerah saling malak," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers, di gedung KPK, Kamis (15/2) malam.

Lihat juga: KPK Incar Bupati Lampung Tengah Sejak Awal Februari

Kasus yang terungkap di Kabupaten Lampung Tengah terjadi pula di daerah lain, sebut saja Provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kabupaten Kebumen, Kota Mojokerto, dan Kota Batu.

Syarif mengatakan untuk di Lampung Tengah, yang terjadi adalah dugaan anggota DPRD meminta uang sekitar Rp1 miliar pada Pemkab. Permintaan itu dituruti Pemkab agar pengajuan dana pinjaman Rp300 miliar dari PT SMI ditandatangani DPRD. Menurutnya, praktik tersebut tak sehat bagi demokrasi.

"Ini kan (di Lampung Tengah) DPRD memalak eksekutif. Selalu ada uang ketok atau uang tanda tangan, ini tidak sehat," tuturnya.

Lihat juga: OTT dan Aturan Dana Kampanye yang Dilanggar Calon Petahana

Syarif menyebut fenomena ini harus menjadi perhatian pemerintah, baik para pejabat tinggi maupun pengurus partai politik.

"Saya pikir ini perlu jadi perhatian seluruh negara ini, termasuk pejabat tinggi dan pengurus partai," kata dia.

Pesta Demokrasi Mahal

Posisi pejabat eksekutif, seperti gubernur, bupati, dan wali kota serta anggota legislatif tak bisa lepas dari pemilihan umum, baik pilkada maupun pileg. Ongkos politik dalam pesta demokrasi lima tahunan itu terbilang mahal.

Menurut Syarif, pihaknya telah bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetauan Indonesia (LIPI), di antaranya terkait partai politik dan pemilihan umum. Hasil kajian tersebut juga sudah diserahkan kepada seluruh partai politik yang ada dan DPR.

Dari kajian yang dilakukan KPK ditemukan bahwa ongkos politik untuk menjadi kepala daerah dalam setiap pesta demokrasi sangat besar.

Lihat juga: Gerak Senyap KPK dan Potensi 'Mimpi Buruk' Calon di Pilkada

Bahkan, dari beberapa kajian yang dilakukan LIPI untuk menjadi kepala daerah tingkat kabupaten/kota sedikitnya membutuhkan dana Rp60 miliar, sedangkan gubernur memerlukan Rp100 miliar.

"Kita melihat bahwa ongkos untuk menjadi seorang kepala daerah itu besar. Jadi ongkosnya memang mahal," tuturnya.

Menurut Syarif, harus ada perubahan untuk menghilangkan politik uang dalam gelaran pesta demokrasi. Dia menyebut banyak calon kepala daerah yang memiliki kualitas kalah bersaing lantaran tak memiliki modal uang yang memadai.

"Banyak sekali sebenarnya calon-calon yang baik, dia enggak bisa bersaing, diakibatkan oleh kurang uang sehingga enggak bisa terpilih," ujarnya. (osc)