Wiranto Ingatkan Ancaman Politik Identitas di Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengingatkan ancaman yang akan muncul dalam tahun politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Dia memperkirakan ada empat ancaman dalam tahun politik.

Hal itu disampaikan Wiranto dalam rapat koordinasi nasional Pilkada serentak 2018 yang di selenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Menurutnya, ancaman pertama adalah politik identitas yang semakin menguat. Wiranto mengatakan bahwa isu ini bisa berdampak pada mencuatnya isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang dikhawatirkan akan memecah belah persatuan dalam masyarakat.

"Ancaman isu politik identitas ini pasti larinya ke isu SARA dan isu putra daerah, ini membangun kerawanan sendiri dalam pemilu," kata Wiranto.

Lihat juga: Kampanye Cagub Jabar, Temui Pengusaha Hingga Tidur di Warung

Ancaman kedua, lanjutnya, adalah kampanye hitam, yang diprediksi makin marak saat penyelenggaraan Pilkada 2018 maupin Pilpres 2019 dengan berbagai motif.

"Black campaign ini bisa membunuh karakter seseorang, butuh pencegahan dan komitmen kuat dari pemerintah dan pihak penyelenggara untuk mencegah hal ini," ungkap Wiranto.

Ancaman berikutnya, adalah menyebarnya berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian di media digital. Bagi Wiranto, hoax merupakan ancaman terbaru yang sangat berbahaya bagi kandidat maupun bagi negara. Ia menyebut bahwa hoax sebagai cara baru yang ampuh guna menghancurkan suatu negara.

"Kira pemerintah juga sudah komitmen membernatas hoax ini menggunakan teknologi, tapi ini juga butuh kesadaran masyarakat, kita minta masyarakat untuk aktif melaporkan kabar hoax itu," kata dia.

Ancaman terakhir adalah ancaman politik uang (money politics). Wiranto mengatakan politik uang dipastikan mencederai prinsip demokrasi yang berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat antarkandidat.

"Money politics ini berbahaya bagi iklim demokrasi yang sudah dianut Indonesia pasca reformasi, sanksi bagi kandidat yang melakukan praktik ini harus ditindak tegas," kata Wiranto.

Lihat juga: 'Tahun Politik Sulit Bedakan Kelompok Nasionalis dan Radikal'

(ugo/sur)