KPU Tegaskan Parpol Dilarang Curi 'Start' Kampanye

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 agar menaati aturan jadwal pelaksanaan kampanye yang jatuh pada tanggal 23 September 2018 mendatang.

KPU melarang partai politik 'mencuri start' berkampanye, baik di media massa maupun di media sosial sebelum jadwal yang telah ditentukan tersebut.

"Kampanye untuk Pemilu 2019 dilakukan tiga hari setelah penetapan daftar calon tetap (DCT), penetapan DCT dijadwalkan pada 20 September mendatang, maka masa kampanye baru bisa dimulai pada 23 September," ujar Arief di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Lihat juga: Bawaslu Minta Paslon Pilkada Tidak Curi Start Kampanye

Arief menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menjelaskan dengan detail mengenai aktifitas kampanye parpol.

Oleh sebab itu, kampanye belum bisa dilakukan meski parpol sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 dan telah mengambil nomor urut,

"Apapun aktivitas yang dilakukan, kalau hal itu masuk dalam kegiatan kampanye maka dia hanya boleh dilaksanakan pada masa kampanye saja," kata Arief.

Arief sendiri mengatakan ada jeda sekitar tujuh bulan sebelum 23 September terhitung sejak 19 Februari telah menimbulkan berbagai polemik dan perdebatan.

Lihat juga: Tangkap Tangan KPK Jelang Pilkada dan Bukti Kegagalan Partai

Pasalnya, ia sudah menemukan berbagai pertanyaan dan aduan dari masyarakat soal tayangan iklan parpol beserta nomor urutnya di televisi.

Merespon persoalan ini, KPU berencana akan membahas bersama Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk meminimalisir banyaknya pelanggaran oleh parpol,

"Sanksi itu kan udah diatur di undang-undang, tinggal kita mengidentifikasi saja, apakah aktifitas itu masuk dalam kategori kampanye atau tidak," tambah Arief. (eks)