Amnesty International: LGBT Jadi 'Gorengan' Isu di Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) Amnesty International Indonesia memprediksi politik kebencian yang terjadi pada 2017 akan kembali marak di tahun politik 2018 dan 2019.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan politik kebencian di ajang Pilkada dan menjelang Pilpres akan lebih mengusung isu identitas seksual, melengkapi isu agama dan rasial.

"Menjelang berlangsungnya Pilkada, Pileg, dan Pilpres, politik kebencian akan terjadi lagi, tapi dengan penyesuaian. Tahun ini isu identitas seksual," katanya, di Kantor Amnesty International Indonesia, di Jakarta, Kamis (22/2).

Lihat juga: Komisioner PBB Kecam Indonesia soal Diskriminasi LGBT

Indikasinya, lanjut dia, terlihat dari mulai dibahasnya isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam tataran kebijakan, seperti Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR.

Selain itu, keikutsertaan politikus dalam 'menggoreng' isu tersebut. Misalnya, yang dilakukan Gubernur Aceh Irwandi saat ikut berunjuk rasa menolak LGBT, 2 Februari.

"Sekadar untuk legitimasi identitas keagamaan. Padahal tidak jelas apa kejahatan yang mereka (kaum LGBT) lakukan," imbuh dia.

Usman menyebut, berdasarkan laporan Amnesty International berjudul The State of The World's Human Rights, politik kebencian menjadi tren yang terjadi di seluruh negara sepanjang 2017.

Lihat juga: Soal LGBT dan Zina di RKUHP, Menkumham Enggan Ganggu Privasi

Dalam laporan yang menganalisis situasi HAM di 159 negara itu, politik kebencian dinilai melahirkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang disponsori oleh aktor negara dan non-negara.

"Konsekuensi retorika kebencian yang disampaikan aktor negara dan non-negara jadi nyata, dalam arti timbul efek luar biasa," Usman menyampaikan.

Sebelumnya diberitakan, isu LGBT dalam tahapan Pilkada 2018 mulai menerpa calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Melalui sejumlah meme di media sosial, ia digambarkan mendukung kelompok tersebut.

Ridwan membantahnya dan menyatakan isu itu sebagai kampanye hitam.

Lihat juga: Isu LGBT Dinilai Rawan Dipolitisasi di Tahun Politik

(arh/gil)