Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno beralasan, ada sejumlah hal yang masih harus disesuaikan sehingga dapat menghasilkan informasi yang utuh kepada masyarakat.
"Arahan saya, jangan dipaksakan. Kalau memang ada yang belum sinkron, tunda saja dulu," kata dia, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pasti kan, dari segi harga, dari skema itu kemarin belum ada sinkronisasinya," kata Sandi.
Sandi masih belum bisa memastikan penggunaan opsi pembayaran rumah DP nol Rupiah Rorotan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Pemerintah pusat. Sebab, pengembang merupakan pihak swasta.
FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah, bekerja sama dengan bank nasional. Dalam skema tersebut, pemerintah pusat menempatkan sejumlah dana di bank untuk disalurkan dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada masyarakat dengan bunga rendah.
Gubernur DKI Anies Baswedan, kata Sandi, juga masih memberikan sejumlah arahan hingga tengah malam tadi melalui sambungan telepon. Keduanya mengaku tidak ingin membingungkan masyarakat jika memberikan informasi soal program ini.
Sandi juga menegaskan persyaratan kepemilikan rumah DP nol Rupiah Rorotan tidak akan berbeda dengan konsep hunian serupa di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Diketahui, Pembangunan rumah tapak akan dilakukan di areal tanah milik PT Nusa Kirana seluas 1,3 hektare. Rencananya, rumah tapak tersebut akan dibangun lahan berukuran 5x9 meter atau 45 meter persegi. (arh/gil)