PPATK: Kampanye Momen Paling Rawan Transaksi Mencurigakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyebut kampanye sebagai tahapan pilkada yang paling rawan terjadi transaksi keuangan mencurigakan.

"Biasanya mulai tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, itu terjadi lonjakan (transaksi mencurigakan)," ujar Kiagus saat ditemui di gedung BNN, Jakarta, Rabu (28/2).

Lihat juga: PPATK Awasi Aliran Uang Selama Pilkada dan Pemilu

Berkaca dari pelaksanaan pilkada sebelumnya, kerap terjadi transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil calon kepala daerah saat pelaksanaan kampanye.

Namun demikian, kata Kiagus, hingga saat ini pihaknya belum menemukan indikasi transaksi mencurigakan dalam tahapan pilkada kali ini. PPATK, ucapnya, harus berhati-hati dan membentuk tim khusus untuk menangani masalah tersebut.

"Belum ada [temuan mencurigakan]. Kami tentu tidak bisa sembarangan, tapi kami pantau secara umum. Kalau memang ada transaksi keuangan yang mencurigakan tentu akan didalami," jelas dia.

Lihat juga: Pilkada Serentak, 10 Provinsi Dinilai Sangat Rawan Korupsi

Menurut Kiagus, daerah yang berpotensi terjadi transaksi mencurigakan adalah daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

"Artinya yang APBD-nya tinggi, uangnya lebih banyak, itu termasuk daerah rawan," terangnya.

Sebelumnya, PPATK memperbarui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Bawaslu, Selasa (13/2). MoU ini sebelumnya ditandangani pada tahun 2010.

Kerja sama ini dilakukan dalam rangka mengawasi aliran serta penggunaan dana kampanye saat pilkada dan pemilu.

Lihat juga: Bawaslu dan PPATK Sepakat Awasi Dana Kampanye Pemilu

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk menganalisis rekening yang dicurigai melanggar aturan tentang dana kampanye. Selain itu, kerja sama juga dilakukan guna menciptakan pilkada dan pemilu yang bersih. (arh/gil)