Pemprov: Hunian DP Nol Rupiah Tak Mungkin Rumah Tapak

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menilai bahwa rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah garapan Pemprov DKI tidak mungkin berbentuk rumah tapak. Hal itu karena terbentur dengan harga tanah di Jakarta.

"Tidak memungkinkan [rumah tapak] karena harga tanah di DKI itu mahal sekali," ujar Agustino ketika dihubungi, Kamis (1/3).

Dengan demikian, dia melanjutkan, rumah DP nol rupiah program Pemprov DKI hanya mungkin berbentuk hunian vertikal. Hal itu sebagaimana yang tengah dirancang di Klapa Village Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang peletakkan batu pertamanya dilakukan pada Januari 2018 lalu.

Agustino pun menanggapi rencana PT Nusa Kirana, perusahaan swasta di bidang properti yang berencana membangun rumah DP nol rupiah di kawasan Rorotan, Jakarta Utara.

Lihat juga: 'Pesona Rorotan' Diburu Warga, Dibantah Anies Baswedan

Menurutnya, PT Nusa Kirana boleh saja menggarap rumah tapak DP nol rupiah murni atas nama swasta untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, mereka tidak bisa memanfaatkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat.

Pasalnya, PT Nusa Kirana mematok harga rumah tapaknya terlalu tinggi, yakni Rp350 juta untuk tipe 27/45.

"Kalau Rp350 juta landed houses (rumah tapak) itu bukan program FLPP. Tetapi, misalnya dia bilang Rp140 juta dimasukan FLPP, oke. Akan kita kerjasamakan," kata Agustino.

FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah, bekerjasama dengan bank nasional. Dalam skema tersebut, pemerintah pusat menempatkan sejumlah dana di bank untuk disalurkan dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada masyarakat dengan bunga yang rendah.

Adapun Nusa Kirana mematok harga Rp350 juta per unit untuk tipe 27/45. Hal ini tak memenuhi syarat sebagaimana aturan untuk KPR dengan metode FLPP yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 425/KPTS/M/2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah yang Dapat Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.

Lihat juga: VIDEO: Menengok Rumah DP Nol Rupiah di Rorotan

Peraturan itu menyebut tentang batasan maksimal harga jual rumah tapak yang dapat diperoleh melalui KPR sejahtera di Jabodetabek pada 2018 senilai Rp148,5 juta per unit. Sedangkan untuk rumah vertikal, batas maksimalnya Rp316 juta hingga Rp345 juta per unit.

Dihubungi terpisah, Government Relations PT Nusa Kirana, Dhiki Kurniawan memastikan akan tetap membangun proyek rumah DP nol rupiah meski tanpa bantuan FLPP.

"Kita akan nol kan. Karena program ini sudah kami gulirkan," ujarnya.

Lihat juga: Anak Buah Bantah Anies-Sandi Berbeda soal Rumah Dp 0 Rorotan

Meski begitu, Dhiki mengakui pihaknya akan menerima resiko mendapat keuntungan yang kecil jika mengambil langkah tersebut. Namun tentu, hunian DP nol rupiah tak dibangun di semua lahan milik mereka, ada sebagian lahannya yang akan diperuntukan untuk rumah komersil alias non subsidi.

"Jelas secara margin kami kecil banget karena ini bagian dari CSR (Corporate Social Responsibility). Makanya, kami luncurkan program ini untuk DP nol di pemerintah, tapi tentunya ada bagian lain yang memang kami ada sisi komersilnya juga," tandas dia. (osc/arh)