"Kalau terkait dengan penggalangan itu sebaiknya menggunakan tempat lain," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/3).
Fadli menuturkan Jokowi yang notabene telah dideklarasikan oleh sejumlah parpol untuk menjadi capres harus menyadari fasilitas negara tidak boleh disalahgunakan, khususnya untuk kepentingan politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli juga mengingatkan PSI dan Perindo tidak menyalahgunakan pertemuan untuk kepentingan mendulang suara di Pemilu tahun 2019.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebut tidak ada aturan secara eksplisit yang mengatur larangan parpol bertemu presiden di fasilitas negara. Namun, ia menilai secara etika hal itu tidak dibenarkan.
Ia justru menyarankan Jokowi untuk mengambil jatah cuti sebagai Presiden jika ingin membahas politik dengan parpol pendukunganya agar tidak membuat polemik.
"Mungkin ada baiknya kalau bicaranya pada pragmatis pemenangan tokoh-tokoh tertentu yang sudah itu bicaranya antar partai dan kandidat mungkin sebaiknya menghidari tempat-tempat itu yang fasilitas negara," ujar Jazuli di Gedung DPR, Jakarta.
Sebelumnya, PSI dan Perindo secara terpisah menyambangi Istana Negara untuk bertemu dengan Jokowi.
Ketum PSI Grace Natalie mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam, ia lebih banyak mendengarkan masukan Jokowi mengenai target pemenangan Pemilu 2019.
"Pak Jokowi memberikan tips agar PSI bisa mencapai target menang Pemilu. Tipsnya rahasia, tapi ide beliau seru dan keren," kata Grace.
Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Hary Tanoesoedibjo mengatakan, ia bersama Presiden Joko Widodo sama sekali tidak membahas strategi pemenangan Pilpres 2019 dalam pertemuan Senin (5/3) siang di Istana.
"Tidak (bahas Pilpres 2019). Beliau memberikan arahan dan saran kepada kami sebagai partai baru supaya dalam Pemilu jujur dan adil, tidak ada money politics dan kami ikuti," ujar HT, sapaan Hary di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/3).
(gil)