Hal tersebut disampaikan Wiranto dalam rapat koordinasi nasional tim terpadu penanganan konflik sosial dalam persiapan pilkada maupun pemilu di 2019.
"Siapapun yang masuk dalam konteks pemilukada itu putra Indonesia, jangan sampai ini (disebut) keturunan itu, dan lain-lain, politik identitas jangan sampai berkembang ," kata Wiranto di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/3).
Menurut Wiranto penggunaan politik identitas sangat berpotensi merambah ke isu SARA. Apabila terjadi, kata Wiranto, akan sulit untuk ditangani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya partai politik, Wiranto pun juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menerapkan politik identitas dalam memilih pemimpinnya.
"Harusnya itu hilang karena pemilu kan kontes kompetensi," imbuhnya.
Namun, Wiranto menyampaikan potensi gangguan tersebut tak bisa sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pun telah memberikan wewenang tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk ikut mencegah dan menangani potensi tersebut.
Tak hanya pemerintah, lanjut Wiranto, Panglima TNI pun telah memberikan tanggung jawab kepada para Pangdam di daerah, termasuk Kapolri yang juga memberikan tanggung jawab kepada para Kapolda.
"Kalau pimpinan daerah bersatu padu maka kumpulan daerah aman membuat indonesia aman," kata Wiranto.