'Pulang' dari KPK, Aris Budiman Berpeluang Jadi Kapolda

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (Dirdik KPK) Brigadir Jenderal Aris Budiman berpeluang menjabat sebagai kepala Kapolda setelah kembali ke Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menyampaikan jenjang karier jebolan Akadami Kepolisian 1988 itu masih panjang di Korps Bhayangkara.

"Mungkin saja bisa jadi direktur di salah satu satuan kerja, jadi kepala biro, bahkan jadi Kapolda," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/3).

Lihat juga: KPK Beber 13 Calon Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan

Dia pun menegaskan Aris akan kembali ke institusi Polri lantaran masa tugas di KPK telah habis. Iqbal membantah penyebab Aris kembali ke Polri adalah akibat masalah selama menjabat Dirdik KPK.

"Karena masa jabatan selesai, bukan karena masalah. Siapa yang tugas di KPK dan sudah selesai bisa kembali ke institusinya," ujar mantan Kapolrestabes Surabaya itu.

Iqbal pun meyakini Aris akan tetap bekerja secara profesional dan optimal setelah kembali ke Polri. Meskipun, ia akan mendapatkan gaji yang lebih kecil dibandingkan di KPK. Iqbal berharap, Aris akan membawa semangat kerja positif yang ada di KPK ke Polri kelak.

"Begitu juga Pak Aris kembali ke institusi mungkin beliau tidak melihat gaji dan lebih bersemangat karena ini rumahnya sendiri," ucap dia.

Lihat juga: Bakal Ditarik Polri, Aris Budiman Siap Bertugas di Mana Saja

Polri resmi telah mendaftarkan tiga perwira menengah berpangkat komisaris besar untuk menggantikan Aris sebagai Dirdik KPK. Mereka adalah, Edy Supriyadi, Andy Hartoyo, dan Djoko Poerwanto.

Sebelumnya, Aris mengaku siap ditempatkan di mana pun setelah masa tugasnya di KPK usai.

"Saya selalu dinas di mana saja siap. Siap di mana saja. Itu," kata Aris, usai menghadiri acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK tentang Penanganan Korupsi dalam Pelaksaan Pilkada Serentak 2018, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (6/3).

Lihat juga: 'KPK Butuh Orang Luar Biasa Isi Dua Posisi Deputi Strategis'

Aris pernah dianggap melanggar kode etik lantaran hadir dalam rapat bersama Pansus Angket KPK di DPR pada akhir Agustus 2017. Rekomendasi Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK soal dugaan pelanggaran etik itu telah terbit. Namun, pimpinan KPK hingga kini belum mengeluarkan sanksi kepada Aris.

Aris menduduki posisi Direktur Penindakan KPK sejak 16 September 2015. Nama Aris mencuat ketika hadir dalam rapat bersama Pansus Angket KPK, meski tak mendapat izin dari pimpinan KPK.

Dalam rapat tersebut, Aris mengungkapkan ada friksi di dalam tubuh KPK, khususnya dengan 'geng' Novel Baswedan. Ia menyebut Novel sangat powerfull di KPK layaknya komisioner. Saking berpengaruhnya, Novel bahkan bisa mengubah arah kebijakan pimpinan KPK. (osc/arh)