Kapolri Yakin Dinamika Pilgub DKI Tak Menular ke Pilkada 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian meyakini dinamika politik pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 tidak akan menular ke 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018.

"Kemungkinan situasi yang mungkin kurang bagus seperti Pilkada DKI kecil kemungkinan terjadi," ujar Tito, dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Polri, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/3).

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 diwarnai gelombang aksi masyarakat. Sebagian warga menuntut agar calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum karena dianggap telah menista agama saat berpidato di Kepulauan Seribu, 27 September 2016.

Lihat juga: PDIP Minta Koalisi Fokus Penguatan Ekonomi Bukan Cawapres

Tito menyebut ada sejumlah faktor yang membedakan Pilgub DKI dengan Pilkada Serentak 2018.

Pertama, perbedaan latar belakang, seperti agama, suku, atau ras, calon kepala daerah yang ikut Pilkada 2018 dan Pilkada DKI.

Tito melihat hanya sebagian kecil daerah yang berpolemik dengan latar belakang calon tersebut.

Kedua, masalah karakter kepribadian, khususnya, gaya bicara calon kepala daerah. Menurut Kapolri, gaya bicara yang kontroversial relatif tidak terdapat pada seluruh calon kepala daerah pada Pilkada 2018.

Lihat juga: 'Debat Pertama Pilgub Jabar Trauma Isu SARA di Pilkada DKI'

Ketiga, faktor koalisi antara parpol pendukung pemerintah dan oposisi yang cair di sebagian besar daerah yang menggelar Pilkada 2018.

"Banyak terjadi crossing antara partai pendukung pemerintah dan oposisi dalam mengusung calon tertentu. Sehingga ini justru satu faktor pendingin," ujarnya.

Namun demikian, Tito mengaku pihaknya tetap melakukan pengamanan khusus terhadap Pilkada serentak tahun 2018.

Selain membentuk operasi khusus bernama Mantap Praja, Tito mengklaim Polri sudah berkoodinasi untuk menginventarisasi masalah dan menyamakan persepsi dengan TNI, Pemda, Bawaslu, Kemdagri, Kemenko Polhukam.

Personel dan anggaran

Kapolri mengatakan personel pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 mencapai 1.107.310 personel. Jumlah itu merupakan gabungan dari unsur Polri sebanyak 184.013 personel, TNI sebanyak 99.559 personel, dan Linmas sebanyak 823.738 personel.

Jumlah personel di suatu kawasan, kata dia, akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan.

Polri dan TNI juga sudah menyiapkan puluhan ribu pasukan cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

"Nanti seperti biasa ada pembagian ring satu, ring dua, dan tiga. TPS yang kita anggap aman, rawan, dan sangat aman," ujar Tito.

Dengan jumlah dan strategi pengamanan itu, Tito optimistis Pilkada serentak tahun 2018 akan berjalan lancar dan kondusif.

Lihat juga: Tim Cagub 'Hasanah' Laporkan Ujaran Kebencian ke Bawaslu

Di sisi lain, Tito mengatakan anggaran pengamanan sebagian besar akan menggunakan APBD setiap wilayah yang menggelar Pilkada.

Meski tidak merinci jumlah anggaran, Tito menyebut anggaran pengamanan pilkada dari APBD sudah mencapai 64,61 persen.

Untuk anggaran di luar APBD, Tito mengaku Polri memiliki anggaran kontijensi mencapai Rp300 miliar. Anggaran itu, kata dia bisa digunakan dalam situasi tertentu.

"Maka kita bisa bergerak dengan cepat dengan sistem backup antar wilayah. Kalau kurang akan ditambah dari Mabes Polri dan satuan TNI," tandasnya. (ugo/arh)