DPR Pastikan UU MD3 Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) hasil revisi dipastikan berlaku menjadi tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Hal itu menanggapi sikap Jokowi yang tidak menandatangani hasil revisi UU MD3 pasca-sidang paripurna DPR, 12 Februari 2018.

Menurut Taufik, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah mengatur hal tersebut.

"Sepertinya belum ada kabar Presiden menandatangani UU itu. Walaupun begitu, secara aturan perundang-undangan, UU MD3 akan tetap berlaku," ujar Taufik dalam keterangan tertulis, Rabu (14/3).

Lihat juga: Jokowi Putuskan Tak Menandatangani UU MD3

Ia tidak memungkiri ada sebagian pihak yang tidak sepakat dengan UU MD3 yang baru. Taufik menyarankan pihak yang tidak bersepakat itu untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disebut lebih baik ketimbang mendesak Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) MD3. Sebab, ia tak melihat ada hal yang mendesak yang menjadi dasar penerbitan Perppu.

"Jika memang dirasa ada pasal-pasal yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat, bisa dilakukan uji materi ke MK. Rasanya, Presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu," ucap Taufik, yang merupakan politikus PAN itu.

Sebelumnya, Jokowi memutuskan tidak menandatangani hasil RUU MD3 yang telah disahkan DPR dalam sidang paripurna 30 hari lalu.

"Hari ini terakhir [tenggat penandatanganan UU] dan saya sampaikan tidak menandatangani UU itu karena saya sadar, mengerti, dan tahu ketentuan UU itu akan berlaku meski tidak saya tanda tangani," kata dia, di Serang, Banten, Rabu (14/3).

Lihat juga: Jokowi Tak Mau Terbitkan Perppu MD3

Jokowi berdalih bahwa ada polemik di masyarakat terkait sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3. Ia juga mempersilakan masyarakat yang ingin mengajukan uji materi ke MK jika keberatan dengan peraturan-peraturan baru dalam perundangan itu.

UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur presiden harus menandatangani UU dalam waktu 30 hari setelah disahkan DPR. Undang-Undang tetap akan berlaku apabila Presiden tidak menandatangani dalam kurun waktu tersebut. (arh)