PDIP Minta Parpol Koalisi Tak Banyak Berharap Kursi Cawapres

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mempersilakan sejumlah parpol yang menginginkan kader atau ketua umumnya menjadi bakal calon pendamping Jokowi. Namun, semuanya masih dalam proses seleksi.

"Itu sah, tapi pada akhirnya melalui proses seleksi politik. Begitu masuk [babak] perempat final tinggal empat orang, grand final tinggal dua orang, finalnya nanti pak Jokowi yang menentukan," ujarnya, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/3).

Meski demikian, pihaknya meminta parpol pendukung Jokowi untuk tidak terlalu berharap mendapatkan posisi itu.

"Bentuk kerja samanya tidak harus di cawapres. Banyak sekali bentuk kerja sama politik itu. Bisa di kabinet, lembaga negara, banyak macam kerjasama politik itu," kata dia.

Lihat juga: Kader Golkar Pilih Airlangga Jadi Cawapres Jokowi

Basarah menyebut nama yang dikaji pihaknya antara lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Ketum PKB, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, dan Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dari internal PDIP, Basarah menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani.

"Sekarang kami sedang lakukan pengkajian mendalam terhadap semua calon itu," kata dia.

Soal nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Basarah hanya tersenyum.

Lihat juga: Soal Cawapres Jokowi, PDIP Tak Bedakan Parpol dan NonParpol

Ia melanjutkan nama-nama di atas masih masuk dalam daftar panjang atau long list yang dikaji PDIP. Pengerucutan nama-nama itu disebut bakal dilakukan sebelum hari Lebaran 2018.
‎
"Sekarang kami sedang melakukan pengkajian dengan beberapa partai politik figur cawapres yang muncul, kemudian kencenderungan kekuatan-kekuatan politik baik partai maupun ormas tapi kami masih kaji," katanya.

Terpisah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku pasif dalam isu cawapres. Artinya, ia tak menginginkan posisi itu namun tetap menyerahkan keputusan itu kepada partai politik soal pencalonan itu.

"Saya katakan tidak ingin. Tidak inginnya itu tidak aktif, tetapi saya juga bukan tidak mau, karena kalau tak mau itu diartikan sombong. Pada akhirnya kita serahkan ke mekanisme dan itu ada di tangan capres dan partai-partai nanti," kata dia, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/3).

Lihat juga: Muhaimin Klaim Dapat 'Sinyal' Kiai untuk Jadi Cawapres Jokowi

Menurutnya, semakin banyak bakal calon wakil presiden yang muncul akan membuat demokrasi menjadi sehat. Namun, semua itu bergantung kepada Jokowi dan koalisi partai pendukungnya.

Mahfud mengaku sudah ada komunikasi informal dengan koalisi partai pendukung Jokowi terkait hal tersebut.

"Kalau informal itu artinya sambil bicara atau saling lempar bola, tetapi saya selalu katakan saya pada pososi pasif ya, tak aktif juga," kata anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila itu.

(arh)