Kapolda Kaltara Sebut Penyelundupan Jadi PR Utama

Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jendral Tito Karnavian resmi melantik Kapolda Kalimantan Utara pertama Brigjen Pol Indrajit. Usai dilantik, Indrajit membeberkan bahwa kasus penyeludupan jadi Pekerjaan Rumah (PR) utama dirinya.

"Karena ini perbatasan, ya, kemungkinan juga masalah penyelundupan, ya. Ini, kan perbatasan dengan negara Malaysia, ya," kata Indrajit di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/3).

Untuk mengatasi tugas itu, Indrajit mengaku akan berbenah fisik dari Mapolda dan sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Lihat juga: Kapolri Lantik Kapolda Kalimantan Utara Pertama

Diakui Indrajit, belum ada bangunan fisik dan sumber daya dari Mapolda Kalimantan Utara. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap baik pembangunan Mapolda maupun persiapan personel.

"Kami sekarang, kan, kerja sama dengan Pemda, ya, kami tetep semangat. (Personel) secara bertahap akan dicukupi, ini kan masih masa transisi, ya. Tapi karena bertahap akan dicukupi sesuai bagaimana ketentuan untuk Polda nanti," terang dia.

Indrajit juga mengatakan bakal berkoordinasi dengan masyarakat sekitar perbatasan agar mereka selalu memberikan informasi apabila ada hal yang menyimpang.

Selain itu, kata Indrajit, jajarannya bakal tetap berkoordinasi dengan TNI di Kalimantan Utara. 

Lihat juga: Polda Jabar Kirim Tim Selidiki Penembakan atas Kader Gerindra

"Sambil kita tetap berjalan masalah operasionalnya, sebagai tanggung jawab atas bidang pelayanan kita akan laksanakan," ungkap dia.

Indrajit akan membawahi 4 Polres dan 47 Polsek. Untuk menyatukan hal itu, Indrajit akan berbenah masalah keuangan, manusia material dan metode.

"Jadi sekarang yang kita perintahkan mencari dimana tempat untuk kantor Polda, dimana tempat asrama untuk anggota yang tinggal di sana, itu yang pertama kita prioritaskan," tutup dia.

Lihat juga: Gedung Baru Polda Metro Jaya Senilai Rp498 M Resmi Beroperasi

Jabatan Kapolda Kalimantan Utara merupakan jabatan pertama setelah provinsi Kalimantan Utara dibentuk.

Pengesahan pembentukan Polda Kalimantan Utara dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor Kep/12/I/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 9 Januari 2018.

(wis/arh)