Anies dan Bos BUMD DKI 'Adu Mulut' Soal Profesionalisme

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Dwi Ratna mengungkapkan bahwa kesulitan menjadi orang nomor satu di perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD Dharma Jaya adalah terutama terkait kurangnya profesionalisme.

Hal ini dia ungkapkan merespons pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mempersilakannya mundur sebagai Dirut PD Dharma Jaya.

Marina diangkat sebagai bos PD Dharma Jaya sejak 2015 lalu atau saat Gubernur DKI masih diemban Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada awal tugasnya itu, dia mengaku menemui banyak kesulitan dalam perusahaan pelat merah tersebut. Salah satunya terkait tak adanya profesionalisme kerja di perusahaan itu.

"Kesulitannya ya [pertama kali masuk] tidak ada aturan, tidak profesional, itu yang membuat kami sulit karena harus memulai semuanya dari awal," kata dia, saat ditemui di kantornya, kawasan Cakung, Jakarta Timur, Jumat (16/3).

Bahkan, kata Marina, untuk mengubah adat dan kebiasaan yang ada di perusahaannya itu perlu waktu hingga satu tahun.

"Padahal semestinya untuk ubah kebiasaan di suatu perusahaan itu empat sampai enam bulan, ini butuh satu tahun agar kerja profesional," kata Marina.

Lihat juga: Persilakan Mundur, Anies Minta Bos Dharma Jaya Tak Mengancam

Salah satu bentuk kurangnya profesionalisme di lembaga itu adalah terkait pencatatan.Para pekerja diakuinya terbiasa dengan sistem kerja yang hanya menerima saja. Mereka tak melihat bahwa kerja itu memerlukan keuntungan demi menutup keperluan anggaran di masa depan.

"Mereka itu terbiasa dulu tidak kerja profesional, tidak terbiasa bahwa usaha itu harus, penting. Mereka itu terbiasa ya sudah kalau sudah ada anggaran ya dibuat anggaran baru dicatat, tapi kan bisnis itu kan harus ada anggaran," katanya.

"Itu kesulitan itu yang cukup berat, tahun pertama sampai tahun kedua," lanjutnya.

Lihat juga: Sandiaga Sebut Dirut PD Dharma Jaya Mundur Karena Frustrasi

Selain membentuk profesionalisme, Marina juga berupaya melakukan pembenahan di bidang administrasi. Misalnya, soal kontrak kerja karyawan, skala gaji, peraturan kerja dan peraturan perusahaan, hingga aturan soal larangan rangkap pekerjaan.

"Jadi bukan sekedar dagang, tapi pembenahan persoalan administrasi dengan karyawan. Kemudian juga soal pembenahan aset, aset kita banyak dikuasai sama org pihak ketiga, kami benahi," kata dia.

Marina kemarin mengaku telah mengajukan pengunduran diri secara langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Terkait hal ini Anies Baswedan selaku Gubernur DKI pun meresponsnya. Anies juga menanggapi keinginan Marina itu dengan santai.

Lihat juga: Kecewa dengan Sistem Anies-Sandi, Bos BUMD Dharma Jaya Mundur

Menurut Anies, dirinya tak mempermasalahkan kehilangan Marina. Sebab di mata Anies, masih banyak sosok lain yang dapat menggantikanya.

Gubernur hanya meminta Marina profesional menjalankan tugas dalam jabatannya saat ini. Karenanya dia mempersilakan Marina mundur jika memang menginginkan.

"Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, orang yang irreplaceable (tidak tergantikan). Mundur boleh, engga mundur boleh, silahkan. Be profesional. Jangan seperti anak...," kata Anies tanpa melanjutkan lagi pernyataannya. (osc)