Wakapolri Bantah Amien Rais soal Sandiwara Kasus Novel

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Syafruddin membantah tudingan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, yang menyatakan ada sandiwara dalam penanganan kasus serangan teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Menurutnya, kinerja kepolisian selalu diawasi oleh lembaga atau institusi lain seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Tidak ada (sandiwara). Kalau sandiwara, polisi enggak mau dikontrol dan diawasi. Ini dikontrol Ombudsman dan Komnas (HAM)," kata Syafruddin kepada wartawan di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan pada Jumat (23/3).

Lihat juga: Novel Baswedan Operasi Mata Kiri, Kerabat Minta Doa

Dia pun menegaskan bahwa polisi bersikap serius dalam mengungkap kasus serangan teror yang dialami Novel pada 11 April 2017 silam tersebut.

Jenderal bintang tiga itu menambahkan pihaknya juga tidak pernah bersikap tebang pilih atau membeda-bedakan dalam menangani kasus. Syafruddin memastikan proses pengungkapan kasus serangan terhadap Novel akan terus berjalan.

"Siapa yang mau main-main? Enggak ada yang main-main, kami serius," tuturnya.

Lihat juga: Istana: Kapolri Sudah Lapor Jokowi soal Kasus Novel

Sebelumnya, sejumlah media memberitakan bahwa Amien menuding terjadi sandiwara yang memuakkan dan membuat kasus teror terhadap Novel belum terungkap hingga saat ini.

"Kita sedang menyaksikan sandiwara hukum yang memuakkan," kata Amien dalam diskusi di salah satu hotel di kota Bandung, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Apa yang dilakukan polisi dalam kasus Novel, menurut Amien, berbeda dengan pengungkapan kasus Teror Bom I pada 2002 yang berhasil dengan cepat diungkap oleh polisi. Bahkan, lanjut dia, kecepatan pengungkapan kasus Bom Bali I itu sampai membuat Indonesia mendapat pujian dari dunia internasional.

Lihat juga: Gagal soal HAM, Era Jokowi Juga Dinilai Berwatak Otoriter

Amien pun mengungkapkan keheranannya terhadap pemerintah yang seolah tidak mendengar masukan masyarakat untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam kasus Novel.

"Jadi memang tidak ada penyelesaian. Sudah hampir setahun bilangnya belum perlu (TGPF). Semakin lama, semakin enggak karuan,"tuturnya. (wis)