Respons Anies Baswedan soal 'Ancaman' Ombudsman

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku menghormati dan akan mempelajari rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait maladministrasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Tentu kita hormati, kita akan pelajari dulu. Laporannya kan panjang ya, kita akan baca, kita pelajari, baru kita respon," kata Anies di Balai Kota, Senin (26/3) malam.

Menurutnya, langkah mempelajari laporan itu merupakan wujud sikap hormatnya terhadap Ombudsman selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik.

"Justru kalau menghormati itu dibaca lengkap baru direspon, itu cara menghormati. Tapi kalau nggak dibaca, kemudian direspon, nggak 'ngajeni' namanya. Dibaca, disimak, dipelajari, karena itulah cara kita menghormati. Dari situ baru kita respon," katanya.

Lihat juga: Soal Tanah Abang, Anies Terancam Dibebastugaskan untuk Diklat

Ombudsman memberi waktu 60 hari untuk Pemprov DKI membuka Jalan Jatibaru Raya seperti sediakala. Pemprov DKI perlu melaporkan perkembangan tindak lanjut itu pada 30 hari pertama.

Menanggapi hal itu, Anies hanya tersenyum tanpa menjawab kepastian sikapnya.

"Baru 9 jam dari pemberian (temuan Ombudsman)," ujarnya.

Lihat juga: Ombudsman: Anies Tak Kompeten Tata Tanah Abang

Anies pun mengklaim telah mempelajari betul aspek hukum sebelum menata Tanah Abang.

"Ya itu nanti dipelajari dulu. (Sebelum menutup) ya pasti ada lah kajiannya," katanya

Sebelumnya Anies terancam dibebastugaskan dari jabatannya jika tak mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh pihak Ombudsman terkait penataan kawasan Tanah Abang.

Jika sudah menjadi rekomendasi, maka itu harus dijalankan selama satu hingga dua minggu. Namun jika tetap diabaikan maka akan ada sanksi administratif yang diberikan.

"Sanksinya ya, Gubernur (Anies) bisa dinonjobkan, dibebastugaskan dari jabatannya saat ini," kata Kepala Perwakilan Ombudsman DKI Dominikus Dalu di kantornya, Jakarta, Senin (26/3). (dal)