Tanah Diklaim Perusahaan, Warga Pulau Pari Tuntut Anies

Jakarta, CNN Indonesia -- Warga Pulau Pari menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin hak tinggal dan kelola pulau yang telah mereka tinggali sejak berpuluh-puluh tahun.

Tuntutan itu disampaikan lewat aksi yang dilakukan di depan Balai Kota, Senin (26/3), menyusul klaim PT Bumipari Asri atasi 90 persen wilayah pulau tersebut.

"Kami berharap Pak Anies memberikan hak tempat hidup yang selama ini sudah ditempati oleh masyarakat dan hak kelola yang selama ini sudah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Pulau Pari," kata tokoh masyarakat Pulau Pari, Edi Mulyono.

Sebelumnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan sekitar 120 sertifikat tanah di Pulau Pari. Menurut warga, sertifikat itu diterbitkan tanpa proses pengukuran tanah oleh BPN.

Lihat juga: Sandi Klaim Berkantor di Kepulauan Seribu Tak Bebani Anggaran

Oleh karena itu, warga menganggap sertifikat bersifat cacat hukum atau cacat administrasi.

"Berawal dari konflik sengketa lahan dari tahun 1991 sampai saat ini. Gilanya lagi, tahun 2014-2015 terbit sertifikat BPN tanpa diketahui masyarakat Pulau Pari dan tanpa ada pengukuran dan verifikasi di tempat," kata Edi

Kamis (22/3) lalu, kata Edi, sekelompok orang mencoba mendirikan pagar di sebelah barat Pulau Pari. Warga pun menduga pendirian pagar tersebut adalah upaya awal PT Bumipari Asri memulai pengambilalihan lahan di Pulau Pari secara perlahan.

Kegiatan pendirian pagar itu berhenti karena ditolak oleh warga. Namun, keesokan harinya, sejumlah orang mencoba membabat hutan di bagian lain Pulau Pari.

Lihat juga: Anies-Sandi Akan Bergantian Dinas di Kepulauan Seribu

Setelah ditanya warga, kata Edi, sekelompok orang itu mengaku mengaku disuruh oleh perusahaan. Penebangan pun berhenti atas permintaan warga.

"Warga khawatir usaha PT Bumipari Asri mengambil alih Pulau Pari terus berlanjut karena Polisi dari pos polisi Pulau Pari mulai turut mengawal usaha tersebut," katanya.

Oleh sebab itu, warga menuntut Anies untuk mendorong agar negara menjamin hak tinggal dan kelola warga setempat di salah satu pulau di Kepulauan Seribu itu.

Edi menuturkan pihaknya sudah beberapa kali ke Balai Kota mengadukan hal ini tetapi belum mendapat respons.

Lihat juga: Anies-Sandi Berkantor di Kepulauan Seribu Sebulan Sekali

"Belum ada sama sekali. Kemarin kita malah menyerahkan berkas kepada Pak Anies langsung, kebetulan Pak RW yang menyerahkan datanya tetapi belum ada respons sampai saat ini," kata Edi.

(aal/aal)