Sikapi OPM, PDIP Minta Menhan Jangan Gunakan Istilah Perang

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus PDIP Charles Honoris meminta pendekatan terhadap gerakan organisasi papua merdeka (OPM) tidak lagi mengedepankan cara militer. 

Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyatakan siap perang untuk menanggapi ancaman OPM tersebut. 

Charles juga meminta agar Ryamizard tidak menggunakan istilah yang menakutkan seperti 'perang' untuk menanggapi persoalan OPM.

"Kita tentunya enggak boleh bergeser dari kebijakan Presiden Jokowi untuk menghadapi apapun yang terjadi di Papua. Presiden tak lagi menggunakan pendekatan militer, tapi hukum," kata Charles yang juga anggota komisi I DPR RI itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/3).

Lihat juga: Kodam Cenderawasih Tanggapi Ancaman OPM: Kami Siap Perang

Pendekatan hukum itu termasuk dalam menghadapi upaya makar dan separatisme. Pasalnya, masyarakat Papua memiliki trauma jika pemerintah pusat tetap menggunakan pendekatan militer dalam menghadapi segala gejola yang muncul di bumi Cenderawasih itu.

"Tindakan tegas secara hukum. Jangan sampai ada trauma di tengah masyarakat Papua lagi. Kita wajib melindungi NKRI tapi jangan sampai mengulangi kesalahan masa lalu, jangan pakai bahasa menakutkan seperti perang," kata Charles.

Masyarakat Papua, tambah Charles, sudah paham jika pemerintah pusat saat ini telah mengubah pendekatannya baik dari segi hukum dan anggaran daerah yang meningkat tajam. Kecuali, jika kasusnya sudah sampai menyandera dan mengancam teritorial secara nyata.

Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A Menhan Ryamizard ancam perangi OPM

Hal itu seperti yang terjadi di akhir tahun 2017 lalu, saat ratusan personel Polri dibantu TNI dikerahkan ke Tembagapura, Mimika untuk operasi penegakan hukum atas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan serangkaian aksi teror penembakan.

Untuk itu, dalam waktu dekat, komisi I DPR akan kembali membicarakan masalah OPM ini dengan Menteri Pertahanan.

"Dalam waktu dekat kita pasti minta penjelasan terkait OPM ke Menhan dalam rapat rutin. Beberapa waktu lalu kita juga baru bertemu," tegas Charles.

Lihat juga: Respons Ancaman OPM, Menhan Nyatakan RI Siap Perang

Sebelumnya, pada 27 Februari 2018 Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), mengunggah video yang berisikan ultimatum perang di akun resminya. Adapun salah satu tuntutan TPNPB adalah agar PT Freeport dan seluruh perusahaan asing ditutup.

"Perang jangan berhenti, perang harus tanpa intervensi internasional di Papua. Ultimatum perang, saya sudah umumkan. Tujuan, kami ingin perang lawan TNI, Polri sudah tecantum dalam aturan TPN," kata Kepala Staf Operasi Komando Nasional TPNPB, G.Lekkagak Telenggen dalam video.

Menangapi hal tersebut, Menteri Ryamizard mengaku tidak takut dengan ultimatum perang yang dikeluarkan OPM itu. Ryamizard menekankan kekuatan militer Indonesia lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan militer OPM.

"Mereka (OPM) ajak perang? Ya perang aja . Orang ajak perang masa makan soto," kelakar Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (28/3). (dal/ugo)