PAN Sebut Ketimpangan Lahan Tertinggi Ada di Rezim Megawati

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menyatakan ketimpangan lahan tertinggi terjadi pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004.

"Ketimpangan pada zaman Megawati mencapai 0,72," kata Drajad dalam diskusi 'Data Ketimpangan Lahan' yang digelar Fraksi PAN di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/3).

Menurutnya, tingginya rasio gini pada era Magawati sesuai dengan data yang dipresentasikan oleh Megawati Institute pada Desember 2017. Data yang diberi judul 'Hasil Riset Oligarki Ekonomi' itu menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi dari data ini terlihat bahwa ketimpangan lahan yang tertinggi itu terjadi pada tahun 2003. Rasio gini itu semakin tinggi artinya semakin timpang," ujar Drajad.

Lihat juga: Amien Rais Diklaim Punya Bukti Sertifikat Tanah Jokowi Ngibul

Drajad membeberkan rasio gini lahan pada rezim Ketua Umum PDIP itu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rasio gini lahan pada era pemerintahan Soeharto.

Berdasarkan data BPS, hasil sensus setiap sepuluh tahun sekali, pada tahun 1973 rasio gini sebesar 0,55, tahun 1983 sebesar 0,5, dan tahun 1993 sebesar 0,64.

Sementara pada tahun 2013, Drajad menyebut saat pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, rasio gini turun menjadi 0,68.

Drajad Wibowo menyayangkan sikap pemerintah dan Luhut soal kritik Amien Rais. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Tekait dengan pernyataan pendiri PAN Amien Rais yang menyebut lahan dikuasi 74 persen kelompok tertentu, ia menjelaskan hal tersebut merupakan asumsi atas 1 persen masyarakat memiliki 74 persen lahan nasional.

Dengan asumsi tersebut, Drajad menjelaskan rasio gini dari persentase itu berkisar antara 0,72 dan 0,73. Tudingan Amien, kata dia, hanya berbeda sedikit dengan yang disampaikan oleh BPS mengutip dari presentasi Megawati Institute.

"Pak Amien menyebutkan pada angka 74 persen itu kalau 1 persen penduduk menguasai 74 persen dari aset itu rasio gininya jatuhnya di sekitar 73 atau sekitar 72. Jadi yang disampaikan oleh Pak Amien konsisten dengan rasio gini yang resmi diterbitkan oleh BPS dan digunakan oleh Megawati Institute," ujarnya.

Lihat juga: Jokowi Bantah Ada Pengibulan dalam Pembagian Sertifikat

Bagi-bagi Sertifikat Lahan Bukan Reforma Agraria

Drajad menilai pembagian sertifikat lahan yang dilaksanakan oleh Jokowi bukan termasuk ke dalam reforma agraria teapi merupakan hasil akhir dari reforma agraria.

Drajad menjelaskkan salah satu bentuk reforma agraria adalah redistribusi lahan berupa mekanisme pembagian lahan untuk orang yang sejatinya tidak memiliki lahan.

"Bagi-bagi sertifikat menjadi agenda reforma agraria ketika sertifikat yang diberikan berasal dari redistribusi tanah," ujar Drajad.

Lihat juga: Jusuf Kalla: Kalau Tidak Mengkritik Bukan Pak Amien Rais

Selain itu, Drajad menyatakan pemerintah juga belum sepenuhnya merealisasikan pembagian 5 juta sertifikat tanah kepada masyarakat pada tahun 2017. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), Drajad mengklaim masih ada 15 persen sertifikat yang belum dibagi Jokowi.

Bahkan dari seluruh sertifikat itu, Drajat menyebut hanya sekitar 8,5 persen yang berasal dari redistribusi lahan.

"Redistribusi itu juga tidak dijelaskan milik siapa," ujarnya.

Lihat juga: Luhut Palingkan Muka saat Ditanya Soal Amien Rais

Lebih dari itu, Drajad mengaku kecewa pernyataan Amien justru disikapi berlebihan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan kemudian politisir oleh sejumlah pihak.

Dia menilai pernyataan Amien justru satu peringatan kepada Jokowi agar dapat melihat realita yang ada terkait penguasaan lahan di Indonesia saat ini.

"Isu ini telah bergeser dari yang substansinya. Pak Amien itu mengatakan Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat itu okay memang harus dilakukan tapi jangan hanya itu. Ini ada masalah ketimpangan penguasaan lahan yang sangat besar yang harus segera diselesaikan," kata Drajad. (dal/asa)