Hal ini disampaikan Gus Solah pada seminar tentang Perspektif KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan Terhadap Politisasi Agama di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (31/3).
"Tetapi kalau politisasi agama ini untuk kepentingan perorangan, kelompok, dan partai politik, itu yang tidak diperbolehkan," kata Gus Solah seperti dilansir Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi politisasi agama itu boleh, tapi harus untuk kepentingan masyarakat dan negara," tambahnya, seperti dikutip detikcom.
"Ini yang tidak boleh," kata Rektor Universitas Hasyim Asy'ari tersebut.
Untuk itu, Gus Solah berharap seluruh pihak baik pemerintah, partai politik maupun tokoh agama agar duduk bersama untuk mendiskusikan konteks politisasi agama yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Apalagi saat ini kata dia, telah memasuki tahun politik dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan juga Pileg maupun Pilpres di 2019. Politisasi agama dinilai mulai dapat dirasakan menjelang pileg dan pilpres.
Lihat juga:JK Akui Isu Agama Kerap Dipolitisasi |
Di tempat yang sama, Rektor UMS Sofyan Anif mengamini jika politisasi agama dapat dilakukan selama untuk kepentingan memperkuat negara.
"Meski demikian, ini akan menjadi negatif jika digunakan untuk politik praktis dan nafsu kekuasaan," kata Sofyan.
Terkait isu politisasi agama, sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menampik bahwa isu agama kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Menurut JK, jika isu agama terus-terusan dipolitisasi akan berdampak pada timbulnya perpecahan yang berbahaya. Pria yang juga memimpin Dewan Masjid Indonesia itu mengingatkan para pemuka agama agar lebih berhati-hati dan sejuk dalam menyampaikan dakwah atau khotbahnya. Namun, JK pun menyatakan keyakinannya bahwa tak akan ada konflik di Indonesia yang terjadi karena politisasi agama.
Lihat juga:Masjid di Bayang-Bayang Tahun Politik |