Bersiap Lawan Jokowi di Pilpres, Gerindra Bentuk Tim Advokasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra membentuk Sentra Penanganan Advokasi Terpadu (Sentra Pandu) untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2019. 

Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman mengatakan pembentukan Sentra Pandu ini dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan mengingat lawan di Pilpres nanti adalah seorang petahana, Joko Widodo.

"Jadi kan memang belajar dari Pemilu kemarin kami kesulitan melakukan advokasi jika setelah ada masalah," kata Habiburokhman, Kamis (5/4).

Lihat juga: PKS Nilai Anies Berpeluang Besar Jadi Cawapres Prabowo

Habiburokhman menuturkan pembentukan Sentra Pandu dari jauh-jauh hari ini agar pihaknya mudah berkoordinasi dan mengumpulkan bukti-bukti ketika menemukan kecurangan di Pemilu 2019. Apalagi, kata dia melawan petahana salah satu hambatannya adalah antisipasi kecurangan.

"Betul (antisipasi Gerindra menghadapi Pemilu 2019). Karena kan ini secara teori saja, melawan incumbent itu pasti ada hambatan soal antisipasi kecurangan," ujar Habiburokhman.

"Karena itu kan mumpung belum ada masalah, di awal kami siap-siap, jadi tim advokasi kami sudah siap sejak awal dan tidak kedodoran di akhirnya," katanya.

Lihat juga: JK Anggap Isu Neoliberalisme dari Prabowo Tak Relevan Lagi

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menghadiri pembentukan Sentra Pandu ini dalam Rapat Kerja Nasional Bidang Hukum dan Advokasi DPP Gerindra, di Hotel Sultan, Jakarta hari ini.

"Pak Prabowo ada di situ, hadirnya pukul 15.00 WIB," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

Selain pembentukkan Sentra Pandu itu, dalam acara ini juga akan ada dideklarasikan kesiapan advokasi Prabowo menjadi presiden 2019-2024.

Lihat juga: Prabowo Kritik Penguasaan Tanah oleh Segelintir Elite

Peserta yang datang dalam Rakernas Bidang Hukum dan Advokasi itu di antaranya Ketua DPD Gerindra seluruh Indonesia, Pengurus DPP Gerindra Bidang Hukum dan Advokasi, seluruh anggota Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar Gerindra), dan seluruh Ketua Bidang Hukum DPD Gerindra. (wis/sur)