Anak Anggota DPR Positif Narkoba Dilepas, Polisi Diminta Adil

Jakarta, CNN Indonesia -- Analis Kebijakan LBH Masyarakat Yohan Misero meminta polisi berlaku adil dalam menerapkan dekriminalisasi pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang. Hal itu disampaikan menanggapi pemulangan anak anggota Komisi III DPR Henry Yosodiningrat ke keluarganya setelah teridentifikasi positif menggunakan narkotika.

"LBH Masyarakat, pada dasarnya, menyepakati sikap polisi yang memulangkan anak Henry Yosodiningrat," ujar Yohan, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/4).

"Namun di sisi lain, LBH Masyarakat juga berharap agar tindakan seperti ini juga dapat diterapkan secara adil oleh polisi pada lapisan masyarakat yang lain, tidak hanya pada pesohor atau mereka yang memiliki kekuatan politik," imbuh dia.

Lihat juga: Tes Urine, Anak Henry Yosodiningrat Positif Pakai Narkoba

Anak dari Henry, yang juga politikus PDIP dan Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), sebelumnya disebut positif menggunakan narkotika setelah menjalani tes urine di kepolisian.

Menurut Yohan, pengguna narkotika bukan bandar memang sepatutnya tidak diproses secara hukum. Pemakai memiliki hak kesehatan melalui rehabilitasi. Sementara, hak itu kerap terhalang oleh ancaman pemenjaraan. Alhasil, banyak pihak yang ragu untuk menempuh rehabilitasi karena takut hukuman.

"Menjauhkan pemakai narkotika dari intervensi penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting. Dekriminalisasi membuat pemakai narkotika tidak perlu lagi diam-diam mengakses layanan rehabiltasi dan dapat secara terbuka membicarakan masalah yang ia alami," terangnya.

Anggota Komisi III Hendri Yosodiningrat, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (12/2). (CNN Indonesia/Aghnia Adzkia)

Selain itu, lanjutnya, pemenjaraan pemakai narkotika hanya membuat penjara makin melebihi kapasitasnya. Data dari Kemenkumham hingga Maret 2018 memperlihatkan setidaknya ada 28.123 pemakai narkotika ada di dalam penjara.

Yohan pun meminta PDIP dan Granat untuk mendorong perubahan regulasi yang bisa melepaskan pemakai dari pidana.

"Ini momen yang baik bagi kita untuk mengingat betapa pentingnya menghilangkan ketentuan terkait narkotika dari RKUHP, yang mana akan menghambat program rehabilitasi, serta merevisi UU Narkotika yang memuat ketentuan dekriminalisasi guna menjamin pemenuhan hak atas kesehatan bagi pemakai narkotika, karena penjara bukan solusi," cetusnya.

Lihat juga: Granat Sepakat Rehabilitasi Pecandu di Pulau Terluar

Saat dikonfirmasi soal pemulangan anak Henry itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Suwondo Nainggolan dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono enggan menerangkan lebih lanjut perihal alasan pemulangan itu.

Henry membantah soal dugaan penangkapan anaknya. Ia menyebut bahwa dirinyalah yang meminta kepolisian untuk memeriksa anaknya terkait dengan dugaan penggunaan narkotika. Hal tersebut lantaran maraknya rumor bahwa anaknya itu menggunakan narkotika.

"Kemudian untuk memastikan itu kan tahu bagaimana perjuangan saya memerangi narkoba, saya dapat rumor seperti ini saya hubungi Pak Dir (Dirnarkoba Polda Metro jaya). 'Tolong dong pada anggota gimana caranya untuk periksa urinenya dia'," tuturnya.

Lihat juga: Kabareskrim Terbitkan Petunjuk Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Diberitakan sebelumnya, Polri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/01/II/Bareskrim pelayanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam rehabilitasi medis maupun sosial, pada 15 Februari 2018.

Disebutkan bahwa rehabilitasi diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotik yang melaporkan diri sendiri atau dilaporkan oleh orangtua kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Pertimbangan kedua, rehabilitasi diberikan kepada tersangka yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan urine positif, tanpa ditemukan barang bukti. (arh/gil)