Jokowi ke Papua dan Bayang Ketakutan Warga pada TNI-OPM
Prima Gumilang | CNN Indonesia
Rabu, 11 Apr 2018 13:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh masyarakat Suku Amungme Yosep Yopi Kilangin meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan masalah di Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Mimika, selama kunjungan kerja di Papua pada hari ini hingga Jumat (13/4).
Menurut Yopi, masyarakat Banti berada dalam ketakutan yang luar biasa sejak berlangsung operasi penumpasan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh aparat gabungan TNI-Polri. Pihak TNI menyebutnya Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).
"Keadaan masyarakat di Banti Tembagapura itu sekarang sangat-sangat menderita. Mereka terjepit di tengah-tengah, takut yang sana (KKSB) tapi juga takut yang sini (aparat TNI-Polri). Kehadiran Presiden dalam kunjungan kerja ke Papua, termasuk di Timika, saya kira penting untuk melihat hal ini," ujar Yopi dikutip Antara, Rabu (11/4).
Yopi mengatakan masyarakat Suku Amungme yang tinggal di Banti saat ini rentan terhadap segala tuduhan TNI. Mereka disangka ikut membantu TPN OPM di wilayah itu.
"Kehadiran pasukan TNI di sana untuk mencari orang-orang yang dicap sebagai TPN-OPM atau KKSB, tapi mereka sulit menentukan orang-orang itu karena berkulit hitam dan berambut keriting, sama seperti masyarakat yang ada di sana. Akibatnya, semua dibabat," ujar Yopi.
Dia mengatakan, Timotius Omabak yang menjadi korban penembakan pasukan TNI saat menyergap OPM di Opitawak pada Rabu (6/4) , merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Kantor Pemerintah Distrik Tembagapura.
Menurut Yopi, saat ditembak, korban mengenakan pakaian dinas PNS dan hendak mengibarkan Bendera Merah Putih.
"Dia sedang berpakaian dinas dan mau mengibarkan bendera, tetapi ditembak. Sebetulnya tentara itu mau cari siapa. Apakah tentara bermusuhan dengan semua orang Papua. Tindakan ini sama sekali tidak dibenarkan," ujar Yopi.
Dia tidak mempermasalahkan kehadiran TNI dan Polri untuk menjaga perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia yang menjadi salah satu objek vital negara. Namun kehadiran aparat, kata Yopi, tidak boleh mengorbankan masyarakat setempat.
TNI Tak Melindungi Rakyat
Yopi mengatakan selama operasi penertiban OPM di wilayah Banti, Kimbeli, Utikini, dan Opitawak di Distrik Tembagapura pekan lalu, sejumlah masyarakat sipil telah menjadi korban.
Pada Selasa (10/4), warga Banti menemukan dua jenazah perempuan yaitu Mama Waker dan Mama Kogoya, di sungai.
Yopi mempertanyakan tindakan prajurit TNI yang menggeledah rumah warga Banti dan membawa keluar harta benda mereka.
"Kalau seperti ini, tentara bukan lagi hadir untuk melindungi rakyat, tapi malah rakyat dianggap sebagai musuh," kata mantan Ketua DPRD Mimika itu.
Putra tokoh pejuang Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua 1969 Mozes Kilangin itu berharap Presiden Jokowi mengevaluasi pola operasi yang dilakukan TNI dan Polri di Banti, Tembagapura. Sebab selama ini, menurutnya, banyak masyarakat yang tewas menjadi korban.
Yopi khawatir jika Jokowi membiarkan persoalan ini, maka persoalan di Banti, Tembagapura tetap menjadi ladang perang bagi pasukan TNI-Polri dengan TPN OPM.
Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan masyarakat sipil bisa saja menjadi korban saat operasi penumpasan OPM. Wilayah Banti, Tembagapura, dianggap sengaja dijadikan tameng oleh OPM.
Namun agar korban dari warga sipil bisa berkurang, TNI mengimbau OPM segera turun gunung dan menyerahkan senjata. Pihaknya juga mengimbau OPM kembali bergabung dengan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
TNI memperkirakan jumlah pengikut OPM pimpinan Sabinus Waker di wilayah Tembagapura sekitar 200-300 orang. Mereka memiliki senjata api standar militer sekitar 40-50 pucuk.
Baku tembak antara TNI dan TPN OPM terjadi di Banti, Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua, pada Minggu (1/4) dan Senin (2/4). Kontak senjata itu menimbulkan korban jiwa dari kedua pihak.
(antara/sur)
Menurut Yopi, masyarakat Banti berada dalam ketakutan yang luar biasa sejak berlangsung operasi penumpasan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh aparat gabungan TNI-Polri. Pihak TNI menyebutnya Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).
"Keadaan masyarakat di Banti Tembagapura itu sekarang sangat-sangat menderita. Mereka terjepit di tengah-tengah, takut yang sana (KKSB) tapi juga takut yang sini (aparat TNI-Polri). Kehadiran Presiden dalam kunjungan kerja ke Papua, termasuk di Timika, saya kira penting untuk melihat hal ini," ujar Yopi dikutip Antara, Rabu (11/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yopi mengatakan masyarakat Suku Amungme yang tinggal di Banti saat ini rentan terhadap segala tuduhan TNI. Mereka disangka ikut membantu TPN OPM di wilayah itu.
"Kehadiran pasukan TNI di sana untuk mencari orang-orang yang dicap sebagai TPN-OPM atau KKSB, tapi mereka sulit menentukan orang-orang itu karena berkulit hitam dan berambut keriting, sama seperti masyarakat yang ada di sana. Akibatnya, semua dibabat," ujar Yopi.
Menurut Yopi, saat ditembak, korban mengenakan pakaian dinas PNS dan hendak mengibarkan Bendera Merah Putih.
"Dia sedang berpakaian dinas dan mau mengibarkan bendera, tetapi ditembak. Sebetulnya tentara itu mau cari siapa. Apakah tentara bermusuhan dengan semua orang Papua. Tindakan ini sama sekali tidak dibenarkan," ujar Yopi.
Dia tidak mempermasalahkan kehadiran TNI dan Polri untuk menjaga perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia yang menjadi salah satu objek vital negara. Namun kehadiran aparat, kata Yopi, tidak boleh mengorbankan masyarakat setempat.
 Unjuk rasa menuntut kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Papua. (CNNIndonesia/Safir Makki) |
Yopi mengatakan selama operasi penertiban OPM di wilayah Banti, Kimbeli, Utikini, dan Opitawak di Distrik Tembagapura pekan lalu, sejumlah masyarakat sipil telah menjadi korban.
Pada Selasa (10/4), warga Banti menemukan dua jenazah perempuan yaitu Mama Waker dan Mama Kogoya, di sungai.
Yopi mempertanyakan tindakan prajurit TNI yang menggeledah rumah warga Banti dan membawa keluar harta benda mereka.
"Kalau seperti ini, tentara bukan lagi hadir untuk melindungi rakyat, tapi malah rakyat dianggap sebagai musuh," kata mantan Ketua DPRD Mimika itu.
Putra tokoh pejuang Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua 1969 Mozes Kilangin itu berharap Presiden Jokowi mengevaluasi pola operasi yang dilakukan TNI dan Polri di Banti, Tembagapura. Sebab selama ini, menurutnya, banyak masyarakat yang tewas menjadi korban.
Yopi khawatir jika Jokowi membiarkan persoalan ini, maka persoalan di Banti, Tembagapura tetap menjadi ladang perang bagi pasukan TNI-Polri dengan TPN OPM.
Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan masyarakat sipil bisa saja menjadi korban saat operasi penumpasan OPM. Wilayah Banti, Tembagapura, dianggap sengaja dijadikan tameng oleh OPM.
Namun agar korban dari warga sipil bisa berkurang, TNI mengimbau OPM segera turun gunung dan menyerahkan senjata. Pihaknya juga mengimbau OPM kembali bergabung dengan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
TNI memperkirakan jumlah pengikut OPM pimpinan Sabinus Waker di wilayah Tembagapura sekitar 200-300 orang. Mereka memiliki senjata api standar militer sekitar 40-50 pucuk.
Baku tembak antara TNI dan TPN OPM terjadi di Banti, Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua, pada Minggu (1/4) dan Senin (2/4). Kontak senjata itu menimbulkan korban jiwa dari kedua pihak.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK