Jokowi Diyakini Tetap Terapkan Hukuman Mati demi Popularitas

Jakarta, CNN Indonesia -- Amnesty International Indonesia pesimistis Presiden Joko Widodo akan menghentikan eksekusi hukuman mati, khususnya dalam kasus peredaran narkotika

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan isu hukuman mati masih begitu populer di masyarakat, terutama kelompok-kelompok agama. Sementara Jokowi yang kembali maju di Pilpres 2019, butuh menjaga elektabilitasnya.

"Tidak mungkin (menghentikan hukuman mati), kalau Jokowi masih menimbang popularitas, gaya pengambilan keputusannya masih populis, tidak mungkin bertabrakan dengan aspirasi kelompok itu," kata Usman usai peluncuran laporan berjudul Hukuman dan Eksekusi Mati 2017 di kantor Amnesty International Indonesia di Jakarta, Kamis (12/4).

Lihat juga: Lepas dari Hukuman Mati, TKI Asal Cirebon Pulang Hari ini

Laporan Hukuman dan Eksekusi Mati 2017 menyimpulkan eksekusi mati yang pernah dilakukan Pemerintahan Jokowi pada 2016 tidak mampu mengurangi kasus peredaran narkoba.

Usman menyebut pada 2016, kasus narkoba mencapai 807 kasus. Namun setelah eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba, jumlah kasus narkoba malah meningkat 57,6 kali lipat.

"Pada 2016 ada hukuman mati bagi terpidana narkoba. Tapi kasus yang terjadi malah meningkat dari 807 di 2016, menjadi 46.537 di 2017, artinya tidak ada korelasi," Usman menjelaskan.

Di kesempatan yang sama, Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan menyayangkan bila Pemerintah dan DPR masih dengan bangga mendukung hukuman mati.

Lihat juga: Ada 20 TKI di Saudi Terancam Hukuman Mati, Lima Terkait Sihir

Menurutnya, jumlah ancaman terhadap warga malah bertambah meski sudah diterapkan hukuman mati. Karena itu, ia pun menyebut hukuman mati hanya alat gagah-gagahan politisi semata menjelang musim politik.

"Ini alat politik gagah-gagahan paling mudah bagi DPR (dan Pemerintah) menunjukkan ke publik bahwa mereka bekerja," ungkapnya.

Usman menambahkan seharusnya Pemerintah Indonesia belajar dari tidak efektifnya hukuman mati. Terlebih lagi ada tren global yang mulai meninggalkan hukuman mati.

Dalam laporan Hukuman dan Eksekusi Mati 2017, dicatat eksekusi hukuman mati di seluruh dunia menurun 17 persen dari 3.117 di 2016 menjadi 2.591 di 2017. Lalu ada dua negara yang menghapuskan hukuman mati dari regulasi mereka, yaitu Guinea dan Mongolia.

Sebenarnya, imbuh Usman, Jokowi bisa menjadi pelopor penghapusan hukuman mati di Indonesia jika ada kesadaran. Karena penghapusan hukuman mati di banyak negara diawali dari kesadaran elite politik, bukan dari konsensus bersama.

"Presiden Indonesia harus punya kesadaran ada masalah dalam hukuman mati dan harus berinisiatif mengubahnya. Karena harus diawali oleh kepemimpinan politik, tanpa konsensus populer," ujarnya.

Lihat juga: Diduga Dalang Aksi Teror 9 Tahun, Aman Didakwa Hukuman Mati

Pada 2016 ada tiga narapidana mati dari total 18 terpidana yang eksekusi mati. Seluruhnya adalah terpidana mati kasus narkoba.

Selama 2017 tidak ada eksekusi mati, namun dalam catatan Amnesty International Indonesia ada 47 vonis hukuman mati yang dijatuhkan untuk terpidana di Indonesia. Hingga akhir 2017, total ada 262 orang terpidana mati yang menunggu waktu eksekusi. (wis)