BNPP Bantah Pembangunan Pangkalan Militer di Batam Ditolak

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membantah adanya penolakan terhadap rencana pembangunan pangkalan militer di Bandara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku pengelola.

"Enggak lah kok nolak-nolak, BP Batam kan bagian dari negara Indonesia, siapa yang nolak," kata Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (12/4).

Widodo pun memastikan tak ada permasalahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait rencana pembangunan pangkalan militer tersebut.

"Di negara kita sendiri enggak ada penolakan, daerah kok nolak itu gimana Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Widodo.

Lihat juga: Lanud TNI AU di Batam Terbentur Kepentingan Bisnis

Pihaknya mengaku masih mengkaji soal adanya kesepakatan dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) tentang status bandara Hang Nadim sebagai bandara alternatif.

Ia menambahkan pembangunan pangkalan militer tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang selama ini diperoleh Bandara Hang Nadim selaku bandara alternatif.

"Dihitung kalau merasa anda dirugikan, di mana posisinya, kita kan nggak boleh berpikir agak kampungan maksudnya primordial. Harus secara komprehensif secara nasional," imbuhnya.

Lihat juga: DPRD Kepri Minta Pemerintah Pusat Tak Cuma Perhatikan Natuna

Lebih lanjut, Widodo menuturkan jika saat ini pihaknya juga tengah melakukan pembahasan perihal pengamaman wilayah batas udara Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna juga mengatakan rencana pembangunan pangkalan militer tersebut hanya ditunda untuk sementara waktu.

"Bukan ditolak, dulu kita ada di sana karena kita belum membentuk (lanud) dipakai dulu yang lain," kata Yuyu saat peringatan HUT TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (9/4).

Lihat juga: 'Perang' Udara Indonesia-Singapura

Rencana pembangunan lanud di Bandara Hang Nadim sempat ditolak oleh BP Batam selaku pengelola bandara tersebut. Salah satu alasannya, pembangunan lanud akan mengganggu kegiatan penerbangan komersial di sana.

Status Hang Nadim sebagai bandara alternatif bagi tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand, akan dicabut jika dibangun pangkalan militer di sana. Padahal status itu dianggap memberikan penghasilan yang signifikan bagi bandara tersebut.

(dal)