Hal itu disampaikan Tjahjo saat memberikan pidato dalam acara Rapot Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berlangsung di Hotel Bidakara, Selasa (18/4), yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua MUI Ma'ruf Amin.
Awalnya Tjahjo meminta DPR yang memiliki hak bujet, membuat undang-undang, dan fungsi pengawasan ikut menjaga pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 berjalan lancar tanpa perpecahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada wakil ketua beliau yang kerjanya itu kritik saja, namanya dari partai oposisi. Enggak masalah. Yang terhormat bapak Fadli Zon kritik terus, pokoknya pemerintah enggak ada yang benar, enggak masalah namanya", kata Tjahjo dalam pidatonya.
Fadli Zon memang dikenal kerap mengkritik pemerintahan Jokowi.
Fadli menilai banyak target yang tidak tercapai oleh Sri Mulyani selama menjabat sebagai menteri keuangan.
"Kok bisa jadi menteri keuangan terbaik ketika target tak ada yang tercapai (pertumbuhan dan pajak), subsidi dicabuti, impor naik, dan utang melonjak," kata Fadli melalui akun twitter, Senin (12/2).
"Itu kan kelihatan cuma gimik-gimik politik aja, bukan yang sesungguhnya. Sehingga, kalau kita melihat semua serba dipaksakan," kata dia.
Fadli Zon juga menilai pemerintahan Jokowi gagal dalam tiga tahun terakhir.
Dia membeberkan kegagalan roda pemerintahan oleh Jokowi, seperti kegagalan Pertamina yang masih belum mampu menyaingi Petronas, membeli aset Indosat kembali, serta naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik. (wis)