Jelang Vonis, Kuasa Hukum Setnov Berkeras Kliennya Tak Salah

Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto akan menjalani sidang putusan atau vonis pada Selasa (24/4). Pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail, tetap berkeras kliennya tidak bersalah dalam perkara itu.

"Tidak ada saksi yang bisa membuktikan keterlibatan Setnov dalam kasus e-KTP," kata Maqdir saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (23/4).

Menurut Maqdir, dakwaan dituduhkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada yang terbukti selama persidangan. Kendati demikian, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis hakim.

Lihat juga: Setya Novanto Divonis, KPK Tak Restui Status JC Kasus e-KTP

"Kalau menurut pendapat kami sesuai pembelaan, tidak ada dakwaan Pak Nov yang terbukti. Meskipun, masalah pendapat hakim atas perkara ini kita serahkan pada keyakinan hakim," kata dia. 

Maqdir menyatakan Setnov sudah siap menghadapi sidang putusan besok. Menurut dia, Setnov dalam keadaan sehat saat ini.

"Sesuai yang tadi didiskusikan, Setnov datang besok. Tadi saya bertemu beliau sehat Alhamdulillah. Ya Insya Allah besok datang, tapi kan kita juga tidak tahu kalau dia ada apa," ujar Maqdir.

Maqdir kemudian menjelaskan pihaknya akan menunggu putusan hakim untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil oleh kuasa hukum.

Lihat juga: Bimanesh Mengaku Sempat Tanya Status Hukum Setnov ke Fredrich

"Saya tidak mau berspekulasi ya. Saya tunggu saja besok. Nanti setelah itu juga akan didiskusikan dengan Setnov," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi Pembertasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang berharap majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta bisa memutus perkara Setnov sesuai tuntutan jaksa KPK.

"Tuntutan jaksa tentulah harapan kita dipenuhi. Namun, putusan hakim harus menjadi pegangan dan dihargai," kata Saut.

"Dalam hal ada yang meringankan dan memberatkan, yang utamanya adalah keikhlasan kita mengakui kelemahan kita di masa lalu untuk masa depannya," ujar Saut.

Lihat juga: Istri Setnov Mengaku Kelimpungan saat Suaminya Diburu KPK

Saut menyebut memang ada berbagai macam pertimbangan memengaruhi putusan hakim bisa meringankan atau memberatkan vonis. Saut berharap semua pihak bisa menerima keputusan hakim.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Setnov dengan hukuman penjara selama 16 tahun, dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Setnov juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah USD7,4 juta, dikurangi uang telah dikembalikan ke KPK sebesar Rp5 miliar. Bila tak dibayar maka dia harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama tiga tahun. (ayp/arh)