Hal itu sekaligus merespons pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang sempat menyinggung elektabilitas Presiden Joko Widodo turun saat menghadiri acara di Balai Kota DKI, Rabu (25/4) kemarin.
Kekalahan Ahok menjadi bukti bahwa semuanya bisa berubah, sebab lembaga survei waktu itu menyebut elektabilitas Ahok lebih tinggi dari calon lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan demikian, kata dia, siapapun calon yang diunggulkan atau memperoleh elektabilitas tinggi dalam survei, tidak menjadi jaminan akan memenangkan pemilihan.
Untuk itu, menurutnya lembaga survei juga perlu diatur dan dibatasi. Sebab, dia menilai lembaga survei memiliki potensi membuat kegaduhan.
"KPU, Bawaslu juga harus bertindak. Jangan diam-diam saja. Artinya mana kala lembaga surveinya tidak tepat, tidak betul, pada saat nanti pengumuman pilpres yang menang itu siapa, ya itu harus memiliki konsekuensi hukum," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Amien dalam acara Tasyakuran Satu Tahun Ustadzah Peduli Negeri di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (24/4).
"Ini elektabilitasnya sudah going down," kata Amien sambil menunjuk foto Jokowi di hadapan para hadirin tasyakuran. Foto Jokowi sebagai presiden yang ditunjuk itu berada di sebelah kanan Amien yang tengah bicara di atas podium.
Pernyataan Amien bertolak belakang dengan fakta bahwa elektabilitas Jokowi selama beberapa bulan terakhir masih mendominasi. Paling anyar, Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Presiden Joko Widodo mengalami kenaikan.
Responden yang memilih Jokowi apabila pilpres digelar saat ini mencapai 55,9 persen. Angka itu meningkat dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya, elektabilitas Jokowi masih 46,3 persen.
Menempel di bawah Jokowi ada Prabowo Subianto. Potensi keterpilihan Ketua Umum Partai Gerindra itu tercatat 14,1 persen, turun dari hasil survei enam bulan sebelumnya yang merekam angka 18,2 persen. (osc/osc)