KSPI: Suara Buruh Tidak Akan Lari ke Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan penolakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) dan TKA buruh kasar dari China, tidak berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sekalipun tidak ada Perpres TKA ataupun aturannya nanti dicabut, ia mengklaim buruh tidak akan mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres mendatang.

"Tanpa ada Perpres pun, suara buruh tidak akan lari ke Jokowi," kata dia, usai menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (26/4).

Lihat juga: Menaker Minta Perpres TKA Tidak Dipolitisasi Jelang Pilpres

Menurut Iqbal, isu penolakan terhadap TKA buruh kasar dari China dan usulan pembentukan Pansus Angket TKA sudah diangkat sejak dua tahun lalu.

"Ini persoalan sudah berproses lama, karena ada ancaman serius tentang sosial ekonomi, dimana buruh terancam," katanya.

Saat ini, lanjutnya, buruh dan tenaga kerja lokal yang berpendidikan terancam dengan kedatangan buruh dari China. Jokowi pun dianggapnya terlalu mudah menandatangani Perpres tersebut.

Padahal, kata Iqbal, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi.

Lihat juga: Fadli Mulai Gulirkan Pansus TKA, Menaker Enggan Tanggapi

"Kok TKA China sekarang begitu mudah dengan bebas visa," katanya.

Oleh karena itu, Iqbal menilai pembentukan Pansus TKA merupakan jawaban dari perdebatan mengenai data yang berbeda antar instansi pemerintah mengenai keberadaan TKA di Indonesia.

Sebab, kata Iqbal, data yang dikeluarkan pemerintah soal TKA di Indonesia yang disebut mencapai 85 ribu orang merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan (skilled worker). Sementara, catatan kelompok buruh, ada setidaknya 157 ribu TKA yang tak punya keterampilan (unskilled worker).

Lihat juga: Ombudsman Sebut Tak Ada Jaminan Alih Pengetahuan dari TKA

Selain itu, pemerintah diminta untuk melakukan moratorium bebas visa agar dapat mendeportasi wisatawan yang menyalahgunakan izin kerja dengan berwisata. Penindakan di bidang hukum dinilai juga perlu ditegaskan.

"Kalau kemudian tidak mau terjadi efek politik karena pilpres dan menurunkan elektabilitas, mungkin ya perbaiki (permasalahan) TKA nya," tandas Iqbal. (arh/ugo)