KSP Nilai Usulan Pembentukan Pansus TKA Bermuatan Politis

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko berpendapat rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) Hak Angket DPR terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) bermuatan politis.

Menurutnya tidak ada yang perlu dipersoalkan atas penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Kekhawatiran bahwa Perpres tersebut membahayakan keamanan negara karena serbuan pekerja asing, juga dinilai tak beralasan.

"Sepertinya [Pansus Angket] lebih berat ke politis. Saya mantan Panglima TNI, saya tahu bagaimana harus mengamankan negara," kata Moeldoko di kantornya, Jumat (27/4).

Wacana pembentukan Pansus Tenaga Kerja Asing mulai bergulir di DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Perpres tersebut mengancam tenaga kerja lokal. Penerbitan Perpres TKA juga akan mempermudah masuknya pekerja asing ke Indonesia.

Lihat juga: Menaker: Jumlah TKA di Indonesia Masih Proporsional

Moeldoko justru mempertanyakan usulan pembentukan pansus tersebut. Kata Moeldoko, apakah nantinya Pansus tersebut bisa menjadi solusi atas persoalan di lapangan.

Saat ini, menurut Moeldoko, pengawasan terhadap orang asing sudah sangat ketat, sehingga kehadiran pekerja asing bukanlah sebuah ancaman.

"Ada petugas di sini. Jangan seolah-olah menafikan Indonesia enggak ada orang, terus datang sekelompok orang, itu ancaman. Lah ini manusia semua mengamati kok," ucap mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko berharap semua pihak bersikap bijaksana menyikapi penerbitan Perpres TKa.

"Siapapun Kepala Negaranya dari Sukarno hingga sekarang tidak ada yang ingin mengorbankan negaranya untuk kepentingan lain. Tidak mungkin," kata Politikus Partai Hanura ini.

Pemerintah berulang kali menegaskan Perpres hanya menyederhanakan sistem birokrasinya, bukan memperluas pintu masuk. TKA yang masuk ke Indonesia juga merupakan tenaga ahli dan profesional.

Kehadiran tenaga ahli asing diharapkan dapat mentransfer ilmu kepada tenaga kerja lokal dan membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

Lihat juga: Perpres TKA Dinilai Tak Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan

(ugo)