Dicopot Jokowi, Eks Sekjen KPK Kembali ke BPKP

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bimo Gunung Abdul Kadir membenarkan kabar dia diberhentikan dari lembaga antikorupsi itu. Bimo mengatakan dia kini kembali bertugas di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tidak (di KPK lagi). Saya sudah kembali ke BPKP," kata Bimo saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com lewat pesan singkat, Jumat (27/4).

Bimo enggan merinci alasan pemberhentian dirinya dari posisi Sekjen KPK. Dia meminta hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada pimpinan maupun juru bicara KPK.

"Tolong ditanyakan ke pimpinan atau jubir saja," ujarnya.

Lihat juga: Alasan Kinerja, Sekjen KPK Dicopot Jokowi

Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui Bimo diberhentikan dari posisi Sekjen KPK sejak beberapa waktu lalu. Bimo diberhentikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) tertanggal 20 Maret 2018.

Agus menyebut pemberhentian Bimo sebagai Sekjen KPK karena masalah kinerja. Namun, mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) itu tidak menjelaskan lebih lanjut masalah kinerja yang dimaksud.

Menurut Agus, pemberhentian Bimo berdasarkan keputusan lima pimpinan KPK.

"Biasa alasannya kinerja, yang menilai pimpinan berlima," Agus Rahardjo saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

Lihat juga: Moeldoko soal Kasus Novel: Protes ke Polisi, Jangan ke Jokowi

Saat ini posisi Sekjen KPK untuk sementara dijabat Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan selaku pelaksana tugas (Plt). Agus mengatakan pihaknya akan melakukan lelang jabatan untuk posisi Sekjen KPK. Setelah ada yang terpilih, KPK langsung menyampaikan kepada publik.

"Seleksi terbuka, segera diumumkan," kata Agus.

Bimo dilantik menjadi Sekjen KPK pada 10 Februari 2016 lalu oleh Agus. Masa tugas Sekjen KPK selama empat tahun. Sebelum menjadi Sekjen KPK, Bimo menduduki posisi Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan di KPK. Bimo sebelumnya juga merupakan auditor madya di BPKP.

Lihat juga: Menanti Taji KPK Jerat BUMN sebagai Tersangka Korupsi e-KTP

Merujuk laman kpk.go.id, Sekjen KPK bertugas menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK.

Sekjen KPK membawahi Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, dan Sekretariat Pimpinan. Pengangkatan maupun pemberhentian Sekjen KPK berdasarkan Keppres. (ayp/gil)