Bawaslu Imbau Hari Buruh Tak Disertai Kampanye

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta semua pihak yang merayakan hari buruh tidak memasukan unsur kampanye, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum.

"Materi yang dimaksud disampaikan dalam orasi terbuka maupun alat peraga seperti spanduk, poster ataupun selebaran," kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, di Gedung Bawaslu, Senin (30/4).

Fritz melanjutkan, Bawaslu berharap, semua pihak bisa memaksimalkan perayaan ini dengan memperjuangkan kepentingan buruh.

Lihat juga: Polda Metro Jaya Lakukan Rekayasa Lalu Lintas Aksi Buruh

Fritz mengatakan, Bawaslu RI telah berkoordinasi dengan Bawaslu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta para pihak terkait untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan masyarakat. Langkah ini guna menjaga ketertiban, ketentraman dan kebebasan hak warga negara.

"Apabila ada temuan-temuan yang dianggap memiliki kemungkinan adanya proses pemaaksaan kehendak, kami akan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk segera dilakukan tindakan," kata Fritz.

Fritz mengingatkan, kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat merupakan bagian dari proses Pemilu dan berdemokrasi. Akan tetapi harus diingat juga dalam menyuarakan pendapat harus menghargai orang lain yang memiliki pandangan berbeda.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, sebanyak 25 ribu hingga 30 ribu buruh akan menyambangi Jakarta. Mereka yang akan datang ke Jakarta tergabung dalam serikat buruh yang diantaranya adalah KSPI, KSPMI dan KSBSI.

Lihat juga: Persiapan Aksi Peringatan Hari Buruh Sedunia

Nantinya, massa akan diarahkan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Istora Senayan, Balai Kota dan gedung DPR MPR. Pihaknya menyiapkan sebanyak 20 ribu personel kepolisian. Pengawalan massa juga akan dilakukan dari Depok dan Tangerang yang akan menuju ke Jakarta.

Argo menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan massa berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia. Menurutnya, hanya sejumlah titik yang diizinkan untuk aksi tersebut.

"Untuk iring-iringan massa tidak diarahkan ke Bundaran HI, jadi kita arahkan di luar Bundaran HI, menuju ke Istana Negara atau ke IRTI dan Mesjid Istiqlal," ujarnya di Mapolda Metro Jaya. (eks/arh)