Rieke Diah Sukses Negosiasi, Tuntutan KRPI Disiarkan di RRI

Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) berhasil menyiarkan tuntutan buruh secara langsung melalui Radio Republik Indonesia.

Sebelumnya massa KSPI beraksi longmarch dari kawasan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat menuju istana negara pada pukul 09.00 WIB dengan membawa atribut bendera dan poster berisi tuntutan kepada pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang layak.

Belum sampai di depan istana negara, iring-iringan KRPI berhenti sejenak di depan RRI dan meminta pihak RRI menyediakan waktu untuk menyiarkan tuntutan.

"Kami bisa siaran di RRI atau kami yang merangsek ke dalam RRI, tolong siarkan aksi kami," kata orator yang menaiki mobil komando, di depan kantor RRI.

Lihat juga: Dukung Prabowo, KSPI Minta Said Iqbal Jadi Menaker

Perwakilan KPRI yang diwakili politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka kemudian bernegosiasi dengan pihak RRI.

Usai bernegosiasi selama 30 menit, pihak perwakilan massa KRPI akhirnya diterima untuk masuk kedalam kantor RRI.

Rieke mengatakan bahwa pihak RRI telah mengabulkan permintaannya untuk menyiarkan tuntutan para buruh yang tergabung dalam KPRI.

"Alhamdulilah kami bisa live di RRI, kami sampaikan kabar baik, kami bisa siarkan tuntutan kita ke seluruh Indonesia," kata Rieke.

Lihat juga: Sejarah 1 Mei Menjadi Hari Buruh Sedunia

Dalam tuntutannya, Rieke yang juga anggota Komisi VI DPR RI yang membawahi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional meminta pemerintah menghapuskan sistem outsourcing bagi para pekerja.

Ia juga meminta pemerintah mengangkat karyawan honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Secara garis besar tuntutan kami meminta agar outsourcing dihapuskan dan menuntut pemerintah mengangkat status honorer menjadi PNS," ujar Rieke.

Hingga saat ini, terpantau massa aksi masih menuju ke istana negara untuk menyuarakan berbagai tuntutan dan melakukan orasi.

Lihat juga: Pasang Surut Gerakan Buruh dan Muatan Politik Tak Relevan

(vws)