Bawaslu Minta Media Massa dan Partai Tertib Kampanye

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifudin meminta media massa dan partai tertib berkampanye. Ia menyerukan agar seluruh media massa, baik cetak, elektronik dan dalam jaringan (online) agar tidak memasang iklan kampanye partai politik peserta Pemilu 2019.

Selain itu, Afif pun mengimbau kepada partai politik peserta Pemilu 2019 tidak berupaya berkampanye melalui penayangan iklan di media massa. Afif menegaskan bahwa penayangan iklan kampanye, baru boleh dilakukan di masa kampanye pada September mendatang hingga April 2019.

"Pesan kami terhadap partai-partai, terhadap media massa juga, mari kita sama-sama patuh dan taat asas terhadap aturan," ujar Afif di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (4/5).

Lihat juga: Iklan Polling Kabinet Jokowi, PSI Diduga Curi Start Kampanye

Menurut Afif, peraturan yang telah dibuat semata-mata demi mengatur agar pemilu berjalan lebih baik. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika partai-partai politik peserta Pemilu 2019 mematuhi aturan yang telah dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam peraturan KPU (KPU) tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2019.

Afif pun mengingatkan kepada media massa agar tidak mengakomodir kepentingan partai politik yang melanggar tahapan Pemilu 2019. Menurutnya, Bawaslu dan media massa sama-sama memiliki tugas dan fungsi yang sama untuk saat ini.

"Kita sama-sama dalam posisi yang menjaga agar pemilihan umum berjalan dengan baik, sesuai aturan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan," ujarnya.

Lihat juga: Bawaslu Anggap Prabowo Tak Curi Start Kampanye saat May Day

Afif juga mengingatkan bahwa definisi kampanye pada Pemilu 2019 memiliki perluasan makna. Kampanye, kata Afif, tidak hanya sekadar penjabaran visi, misi, dan program kerja.

Dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, lanjutnya, juga mengatakan bahwa citra diri termasuk bagian dari kampanye. Citra diri yang dimaksud yang ketika partai politik memajang nama, lambang, nomor urut partai politik di area publik kecuali bendera. Partai politik hanya boleh memasang citra diri dalam rapat atau konsolidasi internal saja.

"Kalo yang sifatnya pelanggaran-pelanggaran lain yang bersifat iklan termasuk spanduk, baliho, alat peraga kampanye yang ada di daerah-daerah, rata-rata juga sudah ditindak oleh tim pengawas kami," tutur Afif. (eks)