Sandi Tunggu Laporan Dishub soal Deklarasi #2019GantiPresiden
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Senin, 07 Mei 2018 14:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno masih menunggu laporan dari Dinas Perhubungan DKI terkait acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden pada Minggu (6/5), di area depan pintu Monas, seberang Patung Arjuna Wiwaha.
Sandi menegaskan bakal memberi sanksi kepada penyelenggara jika terbukti deklarasi digelar di kawasan car free day.
"Kalau nanti ada laporan tentunya ada sanksi. Sanksi administratif, sanksi meminta pertanggungjawaban mereka, mengklarifikasi dan lain sebagainya," ujar Sandi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (7/5).
Lebih lanjut, Sandi kembali meminta semua pihak agar tidak menggunakan ruang publik untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik terutama menjelang agenda politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
"Saya sebutnya tahun 2018-2019 adalah tahun ekonomi pembangunan, tahun pembuka lapangan kerja dan tahun budaya, jangan kita kotori," ujar dia.
Sandi menegaskan tak melarang pihak-pihak yang ingin menyelenggarakan agenda politik. Namun, kata dia, jangan sampai agenda politik tersebut dilakukan di ruang publik.
Dia menyatakan ruang publik adalah ruang milik bersama yang harus dihormati.
Sandi pun menegaskan akan ada sanksi yang diberikan oleh Pemprov DKI jika terbukti ada pihak yang melalukan agenda politik di ruang publik.
Sanksi tersebut, kata Sandi, bisa berupa peringatan, denda, hingga blacklist.
Selain itu, lanjutnya Pemprov DKI juga bekerja sama dengan pihak kepolisian guna memastikan ruang publik di Jakarta steril dari agenda politik.
Sejumlah agenda yang disinyalir bermuatan politik digelar di ruang publik di Jakarta, beberapa haru terakhir.
CNNIndonesia.com mencatat aksi dari kelompok #2019GantiPresiden dan kelompok #DiaSibukKerja di kawasan car free day (CFD), dua pekan lalu.
Lalu pada Minggu (6/5) digelar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di kawasan Monas, tepatnya di depan pintu Monas yang terletak di seberang Patung Arjuna Wiwaha. (wis/gil)
Sandi menegaskan bakal memberi sanksi kepada penyelenggara jika terbukti deklarasi digelar di kawasan car free day.
"Kalau nanti ada laporan tentunya ada sanksi. Sanksi administratif, sanksi meminta pertanggungjawaban mereka, mengklarifikasi dan lain sebagainya," ujar Sandi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (7/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Sandi kembali meminta semua pihak agar tidak menggunakan ruang publik untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik terutama menjelang agenda politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
"Saya sebutnya tahun 2018-2019 adalah tahun ekonomi pembangunan, tahun pembuka lapangan kerja dan tahun budaya, jangan kita kotori," ujar dia.
Dia menyatakan ruang publik adalah ruang milik bersama yang harus dihormati.
Sandi pun menegaskan akan ada sanksi yang diberikan oleh Pemprov DKI jika terbukti ada pihak yang melalukan agenda politik di ruang publik.
Sanksi tersebut, kata Sandi, bisa berupa peringatan, denda, hingga blacklist.
Selain itu, lanjutnya Pemprov DKI juga bekerja sama dengan pihak kepolisian guna memastikan ruang publik di Jakarta steril dari agenda politik.
Sejumlah agenda yang disinyalir bermuatan politik digelar di ruang publik di Jakarta, beberapa haru terakhir.
CNNIndonesia.com mencatat aksi dari kelompok #2019GantiPresiden dan kelompok #DiaSibukKerja di kawasan car free day (CFD), dua pekan lalu.
Lalu pada Minggu (6/5) digelar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di kawasan Monas, tepatnya di depan pintu Monas yang terletak di seberang Patung Arjuna Wiwaha. (wis/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK