Rusuh Mako Brimob, Politik Intoleransi Diminta Disetop

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua SETARA Institute Hendardi meminta semua pihak untuk menghentikan penggunaan isu intoleransi demi memenangkan pemilu. Sebab, intoleransi adalah benih terorisme yang kini masih jadi ancaman.

Hal itu dikatakannya terkait dengan insiden penyerangan tahanan kasus terorisme di Rutam Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Selasa (8/5) malam.

"Penyerangan napi terorisme menunjukkan bahwa kekuatan kelompok teror masih eksis dan efektif berjejaring dan terus menjadi ancaman bagi keamanan. Peristiwa ini mengingatkan semua pihak untuk tidak berkompromi dengan radikalisme dan terorisme yang mengancam keamanan dan ideologi bangsa," ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (9/5).

Lihat juga: Kronologi Kerusuhan di Mako Brimob

Lantaran itu, penanganan terorisme harus dimulai dari hulunya. Yakni, yakni intoleransi.

"Semua pihak harus menghentikan politisasi isu intoleransi dan radikalisme hanya untuk kepentingan politik elektoral 2018 dan 2019, yang justru memberikan ruang bagi kebangkitan kelompok ekstrimis," cetusnya.

Selain itu, Hendradi menyarankan penanganan narapidana kasus terorisme harus dilakukan dengan penanganan khusus. Pemerintah, katanya, harus menguatkan lapas khusus terorisme.

Lihat juga: Rusuh Mako Brimob, Kapolri Instruksikan Penjara Dijaga Ketat

"Penanganan narapidana dan lembaga pemasyarakatan terorisme tidak bisa menggunakan standar biasa karena narapidana teroris masuk kategori high risk dan perlu penanganan khusus. Pemerintah harus memberikan dukungan penguatan Lapas untuk jenis-jenis kejahatan serius," ujarnya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron, beberapa waktu lalu, mengatakan isu intileransi kerap digunakan untuk meraih suara dan menjatuhkan lawan politik dalam pesta demokrasi. Ia mencontohkannya dengan Pilakda DKI Jakarta 2017. (arh/pmg)