Moeldoko Duga Polemik soal Gaji untuk Melemahkan BPIP

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi polemik soal keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan gaji pejabat BPIP. Dia menduga polemik tersebut diembuskan untuk melemahkan badan yang dipimpin Yudi Latief tersebut.

"Jadi jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu. Saat ini ada upaya agar lembaga itu tidak berfungsi," kata Moeldoko ditemui di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Selasa (29/5).

Menurut mantan panglima TNI ini, BPIP diperlukan masyarakat untuk menangkal persoalan radikalisme.

"Kalau BPIP dalam kondisi masyarakat lagi kering soal persoalan-persoalan ideologi di mana ancaman radikalisme semakin tinggi, badan itu sangat diperlukan," ucapnya.

Lihat juga: Kepala BPIP Sebut Megawati Cs 'Korban' Polemik Gaji

Moeldoko menyebutkan, dirinya sudah beberapa kali bertemu Kepala BPIP untuk mendiskusikan soal strategi deradikalisasi dan sosialisasi pemahaman pancasila kepada masyarakat.

"Justru saya selaku kepala staf kpresidenan beberapa kali pertemuan dengan pak Yudi Latief membicarakan bagaimana mengarusutamakan Pancasila ini dengan baik," ungkapnya.

Moeldoko enggan berkomentar lebih panjang menanggapi soal gaji besar yang diberikan pemerintah kepada sejumlah tokoh, termasuk mantan Presiden Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.

"(soal gaji) saya pikir ada standarnya. Jangan saya menjawab, Menkeu punya standar," ucapnya.

Keberadaan BPIP menuai kritik lantaran terbitnya Peraturan Presiden 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP. Dalam Perpres tersebut tercantum gaji yang diterima Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, yakni Rp112.548.000 per bulan.

Lihat juga: Jokowi: Gaji Pejabat BPIP Sudah Dikalkulasi Kemenkeu

(ugo/hyg)