BPIP Harap Masyarakat Tak Persoalkan Gaji Megawati

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono berharap agar masyarakat tidak lagi mempersoalkan gaji pokok Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri yang mencapai Rp112 juta per bulan.

Ia menyatakan bahwa pihaknya tak mempersoalkan masalah besar atau kecilnya gaji dan lebih memilih untuk fokus bekerja dalam mengarusutamakan Pancasila di segala bidang.

"Terlepas gaji kami selesai atau tidak, kami tetap bekerja karena problem yang kami hadapi bukan pada gaji, lebih pada kami mendapat ruang untuk mengarusutamakan Pancasila di berbagai bidang," kata Hariyono usai menghadiri diakusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (30/5).

Lihat juga: Kader PDIP Protes Berita soal Gaji Megawati Rp112 Juta

Hariyono sendiri tak mengetahui rincian pendapatan Megawati yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Menurutnya, yang berhak menentukan gaji tersebut adalah pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Sekretariat Negara.

"Karena yang menentukan itu adalah kementerian lain. Yaitu Kementrian Keuangan, KemenPANRB, dan Sekneg. Itu yang menentukan kami," ungkapnya.

Hariyono mengaku hanya mengetahui perincian pendapatan atau gaji tiap staf ahli dan pegawai yang ada di bawahnya.

Lihat juga: Menpan RB Sebut Megawati Cs Digaji Besar karena Beban Kerja

Meski demikian, ia mengatakan persoalan gaji tak baik untuk dibicarakan terus menerus. Terlebih lagi, gaji tersebut bernilai sangat relatif dan subjektif bagi masing-masing orang.

Ia lantas mencontohkan anggota BPIP, Buya Syafi'i Maarif yang tidak pernah mempedulikan dan mengeluhkan mengenai gaji yang dimilikinya.

"Intinya, kalau kita kembali ke Pancasila, pertanyaan dan renungan bersama justru bukan gaji, melainkan bagaimana memacu agar eksistensi BPIP memberikan output bermanfaat untuk bangsa dan negara," kata dia.

Kinerja BPIP

Hariyono juga membantah anggapan banyak orang bahwa BPIP tak bertugas dengan baik dan hanya sekadar menghambur-hamburkan uang negara.

Menurutnya, selama ini pihaknya selalu bertugas melakukan pengarusutamaan Pancasila bagi masyarakat.

"Kami juga, dalam proses pengarusutamaan ini BPIP tidak hanya pada ASN tapi juga pada masyarakat. Kami konsentrasi kepada ini ke depannya," kata dia.

Lihat juga: Jokowi: Besar Gaji BPIP Diputuskan Melalui Kemenkeu

Hariyono merinci dua tugas utama yang dilakukan BPIP. Pertama, BPIP berkewajiban membantu presiden dalam merumuskan pengamalan Pancasila secara komprehensif.

Tugas kedua, yakni BPIP terus melakukan koordinasi, sinkronisasi dengan lembaga-lembaga lain untuk pengarusutamaan Pancasila.

"Sehingga kita tahu, sekarang ini ada bela negara yang notabenenya berbasis pada Pancasila, ada revolusi mental itu terkait juga dengan Pancasila, di MPR juga ada sosialisasi empat pilar, salah satunya juga Pancasila," kata dia.

"Inilah yang sedang kami koordinasi bagaimana ada sinergi di antara lembaga-lembaga tersebut sehingga Pancasila ke depannya betul-betul jadi panduan bagi pembangunan bangsa kita bukan sekedar pidato pejabat-pejabat yang ada," ujarnya melanjutkan. (wis)